Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dampingi Presiden Prabowo ke Majalengka, Sampaikan 5 Poin Penting Asprasi Petani

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Majalengka, Jawa Barat. Dalam forum bersama jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, Dedi menyampaikan lima hal penting yang menjadi suara dan harapan para petani di wilayahnya.

Poin pertama yang ia soroti adalah mahalnya biaya produksi pertanian, khususnya untuk pengendalian hama. Meski distribusi pupuk dinilai sudah berjalan lancar, Dedi menyebut beban biaya lain justru meningkat.

“Sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya produksinya tinggi itu di obat-obatan Pak,” kata Dedi, Senin (7/4).

Ia menambahkan bahwa petani kini harus menyemprot hama hampir setiap dua hari sekali.

“Karena kalau tidak dua hari sekali, hamanya masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru," ucapnya. 

Kedua, Dedi menekankan pentingnya pemulihan kualitas tanah pertanian di Jawa Barat. Ia menyebut tanah sudah mengalami kejenuhan akibat penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus tanpa ada program pemulihan.

“Harus dilakukan program masalah di seluruh Jawa Barat bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan, karena rata-rata sudah di bawah 6," tuturnya.

Masalah irigasi menjadi poin ketiga yang disampaikan. Dedi menyinggung penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program irigasi melalui BBWS yang dikhawatirkan berdampak pada produktivitas petani.

“Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang,” ujar Dedi kepada Prabowo.

Poin keempat berkaitan dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi di berbagai daerah Jawa Barat, terutama di kawasan yang dulunya menjadi lumbung pangan seperti Bekasi.

“Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apa pun," lapor Dedi.

Namun, politisi Gerindra itu mengakui masih ada hambatan dalam sistem perizinan yang kerap bertentangan dengan tata ruang lama.

“Sistem izinnya bisa pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diizinkan, izinnya keluar dari pusat Pak,” tegasnya.

Terakhir, mantan Bupati Purwakarta itu menyampaikan keprihatinannya atas minimnya perlindungan kesehatan bagi para petani. Banyak dari mereka kesulitan mengakses layanan BPJS, bahkan ada kasus bayi yang tidak bisa keluar dari rumah sakit.

“Mulai tahun ini tidak boleh ada lagi,” tegasnya.