Hakim Beberkan Fakta Hukum, Teddy Minahasa Terima Keuntungan Rp 300 juta dari Penjualan Sabu

JawaPos.com - Irjen Pol Teddy Minahasa terbukti mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300 juta dalam penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti yang disita Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam persidangan.

"Hasil penjualan narkoba lebih kurang 1.700 gram, menerima keuntungan SGD 27.300 atau sebesar Rp 300 juta," kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih saat membacakan fakta persidangan, Selasa (9/5).

Keuntungan itu didapat Teddy, kata Jon Sarman setelah dirinya memerintahkan Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk menukar barang bukti sabu itu dengan tawas sebanyak sekitar lima kilogram.

"Dody meneruskan rangkaian untuk dijual, diperantarakan sabu berat kurang lebih 5.000 gram tersebut kepada saksi Linda," ucapnya.

"Terdakwa selanjutnya menyerahkan sabu 5.000 gram kepada Linda melalui Dody dan Syamsul Maarif untuk mendapatkan keuntungan," imbuh Jon Sarman.

Puncaknya, penjualan sabu itu kemudian dapat disempurnakan oleh Linda Pujiastuti melalui Mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto sebanyak 1,7 kg.

"Terdakwa telah melakukan penyempurnaan menjual sabu 1.700 gram ke Kasranto melalui Linda," jelas hakim.

Atas perbuatannya, Irjen Pol Teddy Minahasa divonis hukuman pidana seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," ujar Hakim Ketua Jon Sarman di muka persidangan, Selasa (9/5).

Menurut hakim, Teddy telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari lima kg.

"Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Hakim.