PBNU Dukung Pemerintah Optimalisasi Hilirisasi Sawit

JawaPos.com - Optimalisasi hilirisasi sawit lewat peremajaan kebun sawit milik rakyat pemerintah mendapat dukungan penuh Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU). Dukungan akan disampaikan pada acara Harlah NU Istora Senayan, Rabu 5 Februari 2025.

Dukungan akan disampaikan mendukung optimalisasi hilirisasi sawit. Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU, PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU), Tri Candra Aprianto mengatakan dukungan diberikan karena 67 persen lahan sawit dimiliki oleh warga Nahdliyin.

“LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi,” kata Tri dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102 hadir sebagai pemantik Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.

“Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.

“Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri Sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutnya.

Program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20 ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.