Belajar Dari Sejumlah Negara, Strategi Pembiayaan Harus Diperhitungkan Matang Agar Pemindahan Ibu Kota RI ke IKN Bisa Mendukung Perekonomian

JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Askar menyebut pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia (RI) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia.

Untuk diketahui, ekonomi RI pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara pada tahun 2025 ditargetkan pada kisaran 5,1 persen sampai dengan 5,5 persen sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau RAPBN 2025.

Idealnya, cita-cita itu dapat diwujudkan dengan mendorong lebih banyak peran sektor swasta dari sisi investasi. Namun, Media menilai hingga hari ini perencanaan pembangunan IKN masih didominasi oleh pembiayaan dari APBN.

"Bagaimana perencanaan IKN ini yang awalnya dari skema swasta cukup dominan, hingga sekarang masih ditopang oleh APBN. Memang ada upaya membuka skema KPBU, kemudian mendorong peran sektor swasta. Sebetulnya jika hal ideal itu bisa terwujud, memang kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia itu cukup signifikan," kata Media Askar kepada JawaPos.com, ditulis Selasa (12/8).

Menurut catatan JawaPos.com, hingga saat ini porsi pembangunan IKN masih banyak ditopang oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang hingga Juli 2024 mencapai Rp 83,42 triliun. Sedangkan, untuk realisasi invetasi dari sektor swasta hingga Groundbreaking tahap VI telah mencapai Rp 51,4 triliun.

Lebih lanjut, Media Askar menyampaikan jika kemudian investor tidak digenjot secara massif untuk masuk ke IKN. Nantinya, dampak positif keberadaan IKN terhadap ekonomi RI akan cukup sulit untuk dicapai.

Apalagi, kata Media, tantangan untuk mewujudkannya saat ini menjadi makin besar. Pasalnya, gejolak ekonomi secara global tidak cukup mendukung dengan ketidakpastian dan dinamika geopolitik masih berlangsung.

"Artinya memang jika status quo yang masih sama, investor swasta juga tidak ada yang masuk, memang akan cukup sulit untuk melihat dampak positif terhadap ekonomi Indonesia," jelasnya.

Ia juga mengungkap soal betapa sulitnya Brazil untuk mendorong pendanaan swasta untuk merelokasi ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Menurutnya, pemindahan itu masih cukup berhasil lantaran didorong oleh ekonomi global yang masih baik.

Media juga mewanti-wanti pemerintah untuk tidak gagal memindahkan ibu kota sebagaimana telah dialami oleh Tanzania. Adapun rencananya, Tanzania akan memindahkan ibu kota negara dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1970-an.

Namun pemindahan dinilai gagal karena lambatnya perkembangan di ibu kota negara yang baru tersebut dan Dar es Salaam justru malah lebih berkembang.

"Soal pembiayaan, sebetulnya kalau kita lihat dari bagaimana Brazil saat itu mendorong pendanaan swasta untuk merelokasi kapitalnya, itu juga sebetulnya tantangannya tidak mudah. Dan saat itu memang ekonomi global cukup mendukung," ujar Media.

"Nah repotnya kalau kita sekarang budgetnya terbatas, kemudian investor swasta juga tidak masuk, maka ya ini akhirnya financing dengan skema tradisional itu tidak efektif dan itu sudah terjadi di Tanzania. Karena keterbatasan budget, akhirnya Tanzania itu gagal relokasi ibu kotanya," pungkasnya.

Sementara itu secara terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan investasi asing baru akan masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser dari jabatannya. Tepatnya, setelah Oktober 2024.

Menurut Bahlil, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di IKN setelah Oktober itu disesuaikan dengan tenggat pembangunan infrastruktur tahap pertama di IKN baru rampung dilaksanakan minimal pada September mendatang.