Integrasikan Layanan Digital, Empat Menteri dan BSSN Kebut Digital ID sampai Government Cloud

JawaPos.com – Sejumlah kementerian terus memercepat transformasi dan integrasi layanan digital dengan melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Upaya percepatan digital tersebut di antaranya berfokus pada pembentukan Govtech, penguatan identitas kependudukan digital atau Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud sebagai bagian ekosistem Pusat Data Nasional.

"Tiga hal itu menjadi fondasi lompatan besar layanan digital pemerintah, di mana kali pertama dalam sejarah, Indonesia berproses memiliki layanan digital terpadu, tidak terpisah-pisah seperti selama ini,” ujar Anas dalam rapat koordinasi, Senin (15/1).

Anas mengatakan, dukungan dari setiap instansi terkait dapat membantu proses percepatan kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia. “Arahan Presiden bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Langkah ke depan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang ada,” imbuhnya.

Dikatakan Anas, keterpaduan layanan digital telah diamanatkan melalui penugasan BUMN Perum Peruri sebagai unit Govtech Indonesia dengan nama INA Digital. Instruksi ini pun telah dikukuhkan dalam Peraturan Presiden No. 82/2023. GovTech tersebut akan memandu keterpaduan layanan digital nasional.

Anas optimistis, keterpaduan layanan digital pemerintah bakal segera terwujud pada tahun ini. “Sehingga Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, _single sign on,_ efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” papar mantan Kepala LKPP itu.

Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut menyepakati, pada 22 Januari 2024 semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan government cloud telah terpetakan dan bisa langsung dieksekusi.

Dirinya juga mendorong agar Kementerian BUMN segera melakukan transformasi Perum Peruri untuk menjadi GovTech berkelas dunia. Ia menyebutkan perlu dilakukan akselerasi dalam proses rekrutmen dan transformasi SDM Digital.

Sementara dari sisi kependudukan digital atau Digital ID, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dapat segera menyepakati dan melakukan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan Digital ID tersebut. Luhut menargetkan untuk dapat dilakukan piloting pada bulan Juni atau Juli 2024. “Saya harap agar masing-masing bisa mengurangi ego-sektoral, utamakan kompromi, namun tetap fokus ke apa yang tepat untuk bangsa dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata Luhut.

Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga diminta untuk segera menyelesaikan kebijakan Government Cloud yang memperluas ekosistem Pusat Data Nasional. Oleh karena itu, BSSN berperan pada penguatan keamanan informasi dalam proses implementasi layanan digital ini. Di sisi lain, Kementerian Kominfo juga diminta untuk segera menyelesaikan penetapan referensi harga (rate man hour) sebagaimana mandat Perpres No. 82/2023.