Nasib Pilot Susi Air Belum Jelas, Kelompok Separatis Teroris Minta Tebusan Rp 5 M

JawaPos.com – Nyaris lima bulan Kapten Philip Mark Mehrtens menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Hingga kemarin (2/7), belum ada kabar terbaru dari pilot Susi Air berpaspor Selandia Baru itu. Termasuk ancaman dari KST yang akan menembak Philip apabila tuntutannya tidak dipenuhi pemerintah.

Philip menjadi tawanan KST di bawah komando Egianus Kogoya sejak awal Februari lalu.

Donal Fariz, kuasa hukum Susi Air, mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut berkenaan dengan kondisi Philip. ”Saya juga sedang mencari info terbaru berkaitan dengan kondisi pilot. Sampai hari ini (kemarin, Red) kami belum dapat info apa pun,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.

Pihaknya mendengar permintaan tebusan sebesar Rp 5 miliar dari KST. Menurut Donal, beberapa hari lalu Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyampaikan informasi tersebut. Namun, belum ada info lebih lanjut terkait nasib Philip.

Sejak hari pertama KST mengumumkan telah menyandera Philip, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Pencarian dan operasi penyelamatan melibatkan TNI-Polri sudah digelar di Papua. Ikhtiar lain dilakukan melalui komunikasi dan negosiasi juga berjalan.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih berupaya untuk menyelamatkan Philip. ”Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III, kami tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melaksanakan negosiasi,” ungkap Yudo kepada awak media.

Menurut dia, langkah itu harus dilakukan agar penyelamatan Philip tidak memicu terjadinya tindak kekerasan, apalagi kekerasan bersenjata. Orang nomor satu di tubuh TNI itu tidak ingin jatuh korban. Terlebih dari masyarakat. ”Sehingga kami tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi,” terang pejabat asal Madiun tersebut.

Bagi TNI, lanjut Yudo, tidak ada batas atau tenggat waktu untuk menyelamatkan Philip dari KST. Dia sudah memerintah Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III untuk mendukung langkah negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua. ”Untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pj Bupati Nduga. Kita tunggu saja,” bebernya.

Sebagaimana keterangan Yudo, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa jalan dialog dan negosiasi yang kini dikedepankan TNI bersama aparat keamanan yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan Philip. ”Semoga mereka (KST, Red) lebih mengedepankan dialog yang sudah lama Panglima TNI tawarkan dan kemarin ditegaskan ulang,” katanya.

Secara terpisah, Polda Papua memastikan bahwa upaya untuk bernegosiasi demi keselamatan pilot Susi Air tersebut terus berjalan. Kabidhumas Polda Papua Kombes Ignatius Benny menuturkan, pada awal penyanderaan Philip, KST memang sempat meminta sejumlah uang untuk dijadikan sebagai tebusan. ”Awalnya minta tebusan,” jelasnya.

Permintaan itu serupa dengan aksi-aksi sebelumnya yang pernah mereka lakukan di Papua. KST beberapa kali menyandera seseorang untuk kemudian meminta tebusan. Misalnya, penyanderaan pekerja proyek tower BTS Telkomsel di Distrik Okbab pada Mei lalu. Saat itu KST meminta tebusan Rp 500 juta untuk membebaskan empat orang pekerja. ”Tuntutan semacam ini menjadi perhatian serius,” tuturnya.

Benny menjelaskan, seiring perjalanan dalam penyanderaan Philip, KST menutup komunikasi terkait permintaan tebusan yang sempat mereka tawarkan. Hingga saat ini belum ada komunikasi kembali. ”Kami sudah berupaya negosiasi ke keluarga Egianus Kogoya juga, tapi belum ada hasil,” paparnya. Padahal, menurut dia, pihak pemda sudah menyiapkan uang tebusan tersebut.

Selain uang tebusan senilai Rp5 miliar, KST mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya pasokan senjata, bahan makanan, dan bahan medis. Termasuk juga tuntutan referendum.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, aksi-aksi KST memang menjadi kasus menonjol di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Setidaknya terdapat 75 kasus terkait KST dalam periode enam bulan sejak Januari sampai Juni atau sepanjang semester satu 2023. ”Kebanyakan kasusnya penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak,” bebernya.

Dari kasus-kasus tersebut, Polda Papua dan polres jajaran berhasil menyita 142 pucuk senjata api dan bahan peledak. Dia mengatakan, jajaran Polda Papua diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. ”Juga memperkuat sinergi dengan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin. (idr/syn/c17/fal)