Haji Lulung Sebut Ahok Paling Bertanggung Jawab soal Korupsi UPS

JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Lulung menyatakan, ada oknum jail di Pemerintah DKI Jakarta. Lulung mengungkapkan hal itu usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Rabu (25/11) sebagai saksi kasus korupsi pengadaan UPS (uninterruptible power supply) di sejumlah sekolah di Jakarta pada APBD Perubahan 2014.

Politikus PPP itu menegaskan, DPRD bukan yang bertanggung jawab penuh atas pengadaan UPS. Ia lantas menyebut oknum di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan di Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI telah sengaja memasukkan program pengadaan sehingga diteruskan Pemerintah DKI Jakarta.

"Kalau mekanisme diungkap, ini sangat luar biasa melibatkan oknum Bappeda dan BPKD," kata Lulung.

Dia menganggap oknum Bappeda yang memasukkan program pengadaan UPS ini. Kemudian ada oknum BPKD yang mengatur nomor rekening proyek hingga akhirnya berhasil.

"Memang pembahasan awal di DPRD, tapi Pak Fahmi (Fahmi Zulfikar tersangka kasus UPS, red) tidak ada koordinasi dengan saya, padahal saya adalah koordinator, mana mungkin Pak Haji Lulung tidak tahu," katanya.

Lulung menambahkan, yang paling bertanggung jawab atas kasus itu adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Yang paling bertanggungjawab di sini adalah Ahok," tegasnya.

Sementara selama menjalani pemeriksaan sekitar satu jam lamanya, Lulung mengaku dicecar enam pertanyaan soal lelang yang bisa terjadi. Seperti diketahui dia hadir di Bareskrim untuk diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka UPS Fahmi Zulfikar dan Firmansyah.

Sebelumnya, dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Yaitu dua tersangka dari pihak eksekutif, Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sementara, Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Sedangkan, dua tersangka lainnya dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan  Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura. Keduanya, diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI Periode 2009-2014. (elf/JPG)