Setelah Luapan Air Bah Surut, Tagih Tanggul Kali Lamong

JawaPos – Banjir luapan Kali Lamong surut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik pada Selasa (7/2) menyatakan, semua wilayah banjir sudah bebas dari genangan. Namun, ancaman belum berlalu. Pada Februari ini curah hujan masih tinggi.

Wilayah terakhir yang tergenang banjir adalah enam desa di Kecamatan Cerme. Yakni, Sukoanyar, Morowudi, Dungus, Iker-Iker Geger, Cerme Kidul, dan Desa Pandu. Bahkan, Desa Pandu terisolasi. Dua pemuda tewas tenggelam di sana.

Kejadian tersebut mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik menagih janji pemerintah pusat untuk membangun tanggul. ”Hanya dengan tanggul, luapan Kali Lamong bisa dicegah,” kata Kepala Dinas PU Gresik Bambang Isdianto. Tanggul itu sangat vital.

Menurut Bambang, badan Kali Lamong mengalami pendangkalan dan penyempitan dari waktu ke waktu. Dulu, lebarnya mencapai 12 meter. Kini hanya terisa 5–6 meter. Daya tampung sungai pun turun drastis. Begitu air kiriman dari Mojokerto datang, air meluap ke anak sungai dan daratan di sekitarnya.

Pemerintah pusat, tegas Bambang, harus mengembalikan fungsi sungai untuk menampung air dengan kapasitas maksimal. Dinas PU sangat mengharapkan peran pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. ”Karena kewenangan itu adalah domain BBWS. Kami minta peran pusat,” paparnya.

Apa saja perannya selama ini? Terkait rencana pembangunan tanggul, Pemkab Gresik berkali-kali mengirim surat ke pusat. Yang terakhir pada Maret 2016. Kabag Pemerintahan Yusuf Anshori membeberkan, surat dikirim ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Isinya berupa permohonan survei pembebasan lahan (land acquisition) tanggul Kali Lamong. ’’Survei dari pusat itu untuk memetakan lahan yang dibutuhkan tanggul,” jelasnya.

Sebetulnya, lanjut Yusuf, pemkab berupaya membebaskan lahan tanggul sejak 2010. Tim pemkab telah menetapkan 242 hektare lahan. Namun, rencana itu masih jalan di tempat. Penyebabnya, harga appraisal untuk pemilik lahan tidak diterima. Warga meminta Rp 100 ribu, sedangkan appraisal hanya Rp 35 ribu per meter persegi.

Di samping itu, Dinas PU terus melakukan penanggulangan banjir, tetapi sebatas normalisasi saluran dan anak Kali Lamong. Kabid Sumber Daya Air (SDA) PU Gresik Sumargo menyampaikan, anggaran untuk normalisasi mencapai Rp 45 miliar. ’’Kewenangan kami hanya pada anak sungai,” ujar Sumargo.

Kepala BPBD Gresik Abu Hasan menyatakan sudah seharusnya BBWS mengambil peran dalam penanggulangan banjir tahunan tersebut. Caranya, membangun tanggul. ’’Tanpa tanggul, penanggulangan banjir tidak akan maksimal,” katanya.

Dia menjelaskan, Kali Lamong bukanlah sungai produktif. Petani tidak bisa merasakan manfaat sungai tersebut. Aliran sungai hanya berasal dari luberan air hujan saat musim hujan seperti saat ini. ”Di luar musim hujan, Kali Lamong kan kering. Itu artinya, sungai tersebut tidak produktif,” terang Abu Hasan. (mar/c21/roz/sep/JPG)