Anggaran Banjir Kota Ini Tetap, Bahas Perubahan APBD Setelah Lebaran

JawaPos.com – Dengan banyaknya program yang tidak jalan, pemkab pun berinisiatif mempercepat perubahan anggaran keuangan (PAK). Dengan begitu, serapan anggaran serta kegiatan sejumlah dinas bisa berjalan. Salah satunya, program penanganan banjir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, saat ini percepatan PAK sedang dimatangkan. Seluruh dinas diminta untuk mengajukan perubahan dan pergeseran anggaran. ”Sudah mencapai 98 persen,” katanya.

Setelah usulan masuk, kata Zaini, pemkab segera menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (KUA-PPASP). Draf tersebut berisi seluruh usulan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). ’’Selesai disusun, KUA-PPAS diajukan ke DPRD Sidoarjo,’’ terangnya.

Pria yang sebelumnya menjabat kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo tersebut menambahkan, ada juga pergeseran anggaran yang jumlahnya tergolong besar. Yakni, yang masuk item romawi tujuh serta penambahan anggaran Rp 84 miliar. Di romawi tujuh, terdapat sejumlah program urgen. Misalnya, pengendalian banjir dan kesehatan. Totalnya mencapai Rp 300 miliar.

Sementara itu, Rp 84 miliar merupakan anggaran yang tiba-tiba masuk APBD Sidoarjo pada 2017. Perinciannya, penyesuaian dana alokasi umum (DAU) Rp 76 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp 639.000, bantuan keuangan (BK) provinsi jalin matra Rp 75.000.000, tunjangan profesi guru (TPG) Rp 79.510.442.332 (dari silpa), pengadaan meja-kursi guru Rp 165.375.000. (dari silpa), serta tanah gedung terpadu Rp 5.000.000.000 (dari silpa).

Item romawi tujuh dan penambahan anggaran Rp 84 miliar tersebut sempat menuai polemik. Sebab, dua anggaran tersebut tiba-tiba muncul setelah penetapan APBD 2017. Dewan dan eksekutif pun berbeda pandangan. Pemkab menyebutkan, penambahan dan pergeseran anggaran diperbolehkan. Lain halnya dengan legislatif yang menganggap penambahan itu menyalahi kesepakatan dan berdampak pada hukum.

Zaini mengatakan, dalam PAK nanti, item romawi tujuh dan Rp 84 miliar akan kembali dimasukkan. Dia yakin anggaran tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Untuk pengendalian banjir, lanjut dia, belum ada penambahan. ”Tidak ada penambahan untuk normalisasi,” jelasnya. Dia berharap, setelah PAK dinas terkait langsung bekerja. ”Tidak kami kurangi anggarannya,” jelasnya.

Sementara itu, kalangan dewan menganggap anggaran normalisasi tersebut masih terlalu kecil. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengatakan, pemkab seharusnya menambah dana program penanganan banjir. Menurut ketua Fraksi PKS-Nasdem tersebut, anggaran Rp 140 miliar hanya digunakan untuk normalisasi afvoer di kawasan Kali Buntung, Sidokare, serta Jabon. Jumlah itu pun dirasa kurang. Sebab, di Jabon, pemkab membutuhkan bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS). ”BBWS membantu normalisasi di Kedunglarangan serta Kalimati Jabon,” jelasnya.

Penanganan banjir yang tidak kalah penting adalah perbaikan saluran air serta penampungan air atau boezem. Aditya mengamati dua hal tersebut belum tersentuh. Contohnya, saluran air. Ketika hujan turun lebat, sejumlah jalan protokol tergenang air. ”Padahal, sungai belum penuh,” tuturnya.

Boezem juga dibutuhkan untuk menyimpan air dari sungai dan saluran air. Dengan begitu, air tidak sampai menggenangi jalan dan permukiman. Embung juga bisa difungsikan sebagai cadangan air bagi sawah ketika musim kemarau tiba. ”Sidoarjo belum punya embung,” tegasnya.

Menurut pria asli Bogor itu, pemkab seharusnya berfokus pada penanggulangan banjir. Sebab, tahun lalu banjir menerjang Sidoarjo dua kali dalam setahun. Awal dan pertengahan tahun. Aditya menuturkan, minimal pemkab harus menyediakan anggaran Rp 400 miliar. Anggaran itu digunakan untuk normalisasi, pembangunan saluran air, dan pembuatan embung.

Senada dengan Aditya, Ketua Fraksi Demokrat Juana Sari menilai pemkab terlalu irit dalam mengalokasikan anggaran pengendalian banjir. Menurut dia, bebas dari genangan sebenarnya sangat menguntungkan Sidoarjo. ’’Akan banyak investor yang menanamkan uangnya ke kota ini,’’ ucapnya.

Untuk itu, dia meminta pemkab menambah anggaran penanganan banjir. Caranya dengan menggeser anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya, pembangunan gedung terpadu. Megaproyek itu diprkirakan menelan dana Rp 800 miliar. ”Lebih baik uangnya dialihkan ke banjir,” jelasnya. (aph/c7/ai)