Praperadilan Febrie Adriansyah vs Kejagung Ditolak, Kuasa Hukum Singgung Sarpin Effect

JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, kali ini soal prosedur penetapan tersangka.

Putusan tersebut mendapat sorotan dari tim kuasa hukum Febrie yang menilai terdapat persoalan prosedural dalam proses penetapan tersangka hingga penahanan kliennya.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Firman Wijaya, mengatakan pihaknya menghormati putusan yang telah dibacakan hakim.

Namun, dia mempertanyakan sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang dinilai tidak selaras dengan temuan mengenai prosedur penanganan perkara.

Baca Juga:Alasan PN Jaksel Tolak Praperadilan Kedua Febrie Adriansyah, Dalil Dinilai Masuk Pokok Perkara

"Sebenarnya hakim praperadilan mengakui itu ya, ada penyimpangan-penyimpangan prosedural. Saya boleh katakan ini paradoks prosedural ya kan, yang sudah terlihat lewat bukti-bukti yang ada. Namun sepertinya itu dianggap nol, dan kemudian pertimbangan ahli juga tidak sama sekali dipertimbangkan," kata Firman seusai sidang putusan praperadilan di PN Jaksel, Kamis (28/8).

"Jadi, kami lihat satu sisi mengakui hakim praperadilan itu bahwa betul ada kesalahan-kesalahan, ketidakcermatan prosedural, tetapi ujungnya justru hakim justru memberikan judgment yang berbeda,” sambungnya.

Firman menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen dan alat bukti yang dianggap menunjukkan adanya persoalan dalam proses penetapan status tersangka serta tindakan upaya paksa terhadap Febrie.

Argumentasi tersebut juga didukung dengan keterangan para ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

Salah satu hal yang disoroti adalah penerapan Peraturan Jaksa (Perja) dalam proses penanganan perkara.

Baca Juga:PN Jaksel Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Status Tersangka Tetap Sah

Firman menilai ketentuan internal tersebut seharusnya menjadi pedoman operasional yang wajib diperhatikan dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.