Praperadilan Febrie Adriansyah Melawan Polri Diputus Kamis Mendatang, Hakim Richard Diminta Objekif

JawaPos.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Richard Edwin Basoeki mengagendakan sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, pada Kamis (27/8).

PN Jaksel akan memutus terlebih dahulu perkara nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan Termohon I Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Termohon II Kortas Tipidkor Polri, serta Turut Termohon Kejaksaan Agung.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengingatkan agar hakim yang menangani praperadilan Febrie Adriansyah dapat menjalankan tugas secara objektif dan independen. Ia menegaskan, hakim tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak mana pun, baik yang berasal dari kekuasaan maupun pihak lainnya.

“Hakim harus objektif dalam memutus, jangan tunduk pada intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak luar, baik oleh kekuasaan (di atasnya) atau bukan intervensi uang. Hakim punya kemandirian, karena eksistensinya di peradilan atas nama Tuhan,” kata Fickar kepada wartawan, Selasa (25/8).

Fickar menilai wajar apabila seseorang yang berstatus tersangka berupaya menguji proses hukum yang menjeratnya melalui praperadilan. Namun, aparat penegak hukum juga harus memiliki dasar hukum dan alat bukti yang memadai ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Ia menyoroti posisi Febrie yang sebelumnya merupakan Jampidsus dan memiliki pengalaman dalam proses penanganan perkara serta penetapan tersangka.

“Apalagi yang ditetapkan sebagai tersangka itu bekas Jampidsus, orang yang menjabat setiap hari menetapkan orang sebagai tersangka. Jadi wajar saja permohonan ini sebagaimana layaknya permohonan praperadilan yang lain,” ujar dia.

Meski demikian, Fickar memperkirakan Kejaksaan Agung telah memiliki bukti yang dianggap cukup sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka.

Ia juga menekankan, apabila permohonan praperadilan dikabulkan, hal tersebut tidak otomatis menghapus pokok perkara yang tengah dihadapi Febrie. Putusan praperadilan pada dasarnya berkaitan dengan sah atau tidaknya proses maupun tindakan hukum tertentu.