Pengamat Ungkap Potensi Konflik Kepentingan Tim 9 Kejagung dengan Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Rekam jejak personel tim penyidik khusus atau Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung), yang menangani perkara eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan.

Pengamat hukum dan kejaksaan Fajar Trio menduga, Febrie Adriansyah bukan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi dan lelang aset PT Gunung Bara Utama (GBU).

Menurut dia, kewenangan tersebut berada pada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat saat itu, Hari Wibowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Fajar di tengah kritik publik terhadap objektivitas Tim 9 dalam menangani kasus Febrie.

Baca Juga:Febrie Adriansyah Dinilai Manuver Lewat Praperadilan,  Desak Penanganan Perkara Transparan

Sejumlah nama yang masuk dalam tim tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara.

Hari Wibowo saat ini menjabat sebagai Direktur A Jampidum sekaligus disebut sebagai Ketua Tim 9.

Saat masih menjadi Kajari Jakarta Pusat, Hari dikaitkan dengan proses lelang aset terpidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat.

Aset yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut berupa 100 persen saham PT GBU dengan nilai sekitar Rp 1,945 triliun.

Proses pelelangan aset itu juga sempat menuai sorotan karena hanya diikuti satu peserta, yakni PT Indobara Utama Mandiri.

Baca Juga:Temuan Uang dan Emas Batangan di Rumah Febrie Tak Sebanding dengan Hartanya, Pakar: Indikasi TPPU Ad

Fajar menjelaskan, setelah sebuah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht, kewenangan untuk melaksanakan eksekusi berada pada jaksa eksekutor di tingkat kejaksaan negeri.