KPK Limpahkan Berkas Dakwaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji ke PN Jakarta Pusat, Eks Menag Yaqut Segera Diadili

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan surat dakwaan perkara dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (31/7).

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat terdakwa, yakni mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

"Hari ini, JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan ke PN Pusat terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan tertulis, Jumat (31/7).

Baca Juga:Hasil Timor Leste vs Timnas Indonesia 0-3 di Piala AFF 2026, Mitchell Baker Kembali Cetak Gol!

Setelah pelimpahan tersebut, proses hukum selanjutnya berada di tangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa kini menunggu penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara, sekaligus penjadwalan sidang perdana.

KPK berharap masyarakat terus memantau jalannya proses persidangan. Menurutnya, perkara ini memiliki dampak besar karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

"KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini, terlebih perkara ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat banyak, khususnya para calon jemaah haji Indonesia," jelasnya.

Dalam kasusnya, Yaqut diduga membuat diskresi dengan membagi kuota secara 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, yang dinilai mengabaikan ketentuan undang-undang yang memprioritaskan 92 persen kuota untuk jamaah reguler.

Baca Juga:Kisah Bintang: Raih IPK 3,99 di IPB Berkat Beasiswa KIP-K, Diterima Kerja Sebelum Wisuda

Kebijakan tersebut disebut berdampak pada hilangnya kesempatan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler. KPK juga menduga adanya aliran dana dari sekitar 100 biro travel dengan nilai setoran antara 2.700 hingga USD 7.000 per kursi.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.

Mereka yang menyandang status tersangka akan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 603 maupun Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c UU KUHP.