Didemo Ratusan Warga Pati, KPK Tegaskan Penyidikan Sudewo di Kasus Dugaan Korupsi DJKA Penuh Kecermatan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses penyidikan terhadap Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih terus berjalan. Pernyataan ini disampaikan saat ratusan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menuntut penetapan tersangka terhadap Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan penyidikan kasus tersebut tidak berhenti dan lembaga antirasuah tetap bekerja secara profesional. KPK memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo tidak berhenti.

“Berikutnya perlu kami sampaikan juga terkait dengan salah satu poin yang menjadi concern masyarakat Pati terkait penanganan perkara yang menyangkut saudara SDW, kami sampaikan dan kami pastikan kepada bapak ibu seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses, jadi kami pastikan penyidikan perkara itu tidak berhenti,” kata Budi saat menemui massa aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9).

Budi memastikan, KPK membuka ruang partisipasi publik dalam proses hukum ini. Ia menegaskan, masyarakat dapat menyampaikan informasi tambahan yang bisa memperkaya penyidikan KPK. 

“Kepada bapak ibu dan teman-teman sekalian masyarakat Pati, jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut tentu kami terbuka, kami sangat terbuka menerima saran dan masukan yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut,” ucapnya.

Menurut Budi, prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam setiap proses hukum, khususnya terkait dengan pengumpulan bukti maupun pendalaman perkara. 

“Dalam proses penyidikan perkara tersebut tentu butuh kecermatan dalam melakukan pendalaman maupun pengumpulan barang bukti, sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dalam perkara itu dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, KPK mengapresiasi kehadiran warga Pati yang datang langsung ke Gedung Merah Putih. Budi berpesan agar warga menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. 

“Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Pati, baik yang berkesempatan datang langsung di Gedung KPK Merah Putih maupun masyarakat Pati lainnya yang dalam kesempatan kali ini belum bisa bergabung bersama rekan-rekan di pelataran Gedung Merah Putih ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, ratusan warga asal Kabupaten Pati melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9). Mereka menuntut lembaga antirasuah itu segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya.

Koordinator Lapangan aksi warga Pati, Supriyono alias Boto, menyebut kedatangannya sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya KPK mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati Sudewo. 

“Karena kemarin ke KPK kita sudah bersurat ke KPK. Terkait kasus Bapak Bupati Sudewo itu sinyal pertama, kita sudah memberi surat kok masih tidak ditindaklanjuti. Ya akhirnya kita kesini geruduk ke KPK. Karena apa? Karena Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Supriyono di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Supriyono menjelaskan, ada sejumlah bukti kuat yang sudah seharusnya menjadi landasan KPK untuk menaikkan status hukum Bupati Pati Sudewo. Bahkan, KPK sendiri telah memeriksa Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“KPK telah menyita uang Rp 3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo,” urainya.

Bupati Pati Sudewo sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan DJKA Kemenhub. Sudewo mengaku telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK.