Kru Rumah Produksi Film Porno Jaksel Ngaku Dibayar Bulanan, Nominalnya di Bawah UMR

Suasana rumah sutradara berinisial I yang dijadikan lokasi rumah produksi film porno di Jati Raya, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta.

JawaPos.com - Bos rumah produksi Kelas Bintang berinisial I diduga mempekerjakan para kru sebagai karyawan. Mereka tidak menerima pembayaran berdasarkan film porno yang diproduksi.

"Posisi dari klien kami terutama AIS dan J itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per member, tapi mereka di situ dibayar per bulan dan itupun di bawah UMR," kata Pengacara tersangka AIS dan J, Hika T. A. Putra kepada wartawan, Sabtu (16/9).

Hika mengatakan, kedua kliennya mendapat bayaran tidak sampai Rp 4 juta per bulannya. Mereka pun tak tahu keuntungan yang didapat dari pengelolaan website berlangganan.

"Mereka sama sekali tidak tahu terhadap berapa masukan di website itu, karena tugas mereka hanya bekerja karyawan yang digaji bulanan dan dari awal mereka bekerja, awal film yang mereka ciptakan film-film biasa saja secara normal," imbuhnya.

Sebelumnya, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap sebuah rumah produksi yang membuat film porno. Rumah produksi ini ditemukan di daerah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, 5 orang dijadikan tersangka dalam perkara ini. Kelimanya memiliki peran berbeda-beda.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik gabungan dari Subdit 4 Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangkanya,” ujar Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/9).

Para tersangka berinisial I, JAAS, AIS, AT, dan SE. Ada yang berperan sebagai produser, pemilik website berlangganan konten porno, editor, kameran hingga pemeran.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 34 ayat (1) juncto Pasal 50 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 7 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 39 dan/atau Pasal 9 juncto Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.