Digital Footprint Para Penebar Hoax

JawaPos.com - Beberapa waktu lalu, sejumlah eksekutif datang ke Rumah Perubahan, mereka berkeluh kesah tentang program strategis pemerintah yang sulit dijalankan. "Banyak yang mengganggu," ujarnya.

Kami lalu sama-sama membuka jejak-jejak digital "para pengganggu" tadi. Staf-staf saya yang masih sangat muda berhasil memetakan siapa saja geng pengganggu itu, kata-kata kuncinya, serta media-media yang mereka gunakan.

Dan yang mengejutkan, ternyata ada orang dalam yang bermasalah yang terlibat.

Mempelajari motif dan pola penyebaran hoax di era ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Saya masih ingat saat mengalami serangan orang-orang tertentu terkait penjelasan saya tentang disruption dan sharing economy.

Bukannya beradaptasi dengan perubahan, usahawan yang bisnisnya terganggu memilih untuk menyewa jasa para penebar hoax. Dan jangan lupa, mereka bekerja tidak sendirian. Ada yang mengorkestrasinya.

Social Score

Suatu siang di sebuah ruang kecil di Bursa Efek Indonesia (BEI), saya berbincang dengan direktur utama BEI periode yang lalu. Dia bertanya apakah saya pernah membeli saham. Stafnya kemudian mengetik nama di komputer, dan begitu diklik, langsung keluarlah cabang-cabangnya.

Terus terang saya agak takut juga membaca peta data saya. Tapi, alhamdulillah tak begitu punya banyak masalah. Lalu, iseng-iseng saya minta dimasukkan nama seorang politisi yang "berisik".

Lalu, muncul saham-saham yang dikuasai serta statement yang mereka ucapkan. Saya jadi mengerti mengapa mereka melakukan tekanan-tekanan pada pemerintah, mempersoalkan infrastruktur dan utang BUMN. Rupanya, ada saham di belakangnya.

Data-data itu saya kira juga bisa dihubungkan dengan putusan-putusan hukum di Mahkamah Agung atau laporan-laporan di kepolisian. Tentu juga bisa dihubungkan dengan data-data digital lainnya.

Ngeri memang. Di satu sisi, digital footprint (jejak digital) bisa memberikan rasa aman di mana pelaku-pelaku kejahatan dan penebar hoax menjadi mudah ditangkap. Namun, di lain pihak, data-data dan kebiasaan-kebiasaan kita bisa juga disalahgunakan pihak lain.

Dulu, data perbankan hanya dimiliki bank itu. Tapi, kini disimpan ke dalam cloud, dan muncul open bank yang didasari oleh apps, APIs (application program interface), semua saling terhubung, dan bisa dianalisis dengan sistem big data.

Beberapa tahun lalu, teman saya, seorang CEO bank asing, menolak kredit seorang nasabah yang diperkenalkan seorang pejabat. Jumlah kreditnya besar sekali. Kawan saya hanya mengajukan satu pertanyaan, lalu ia permisi sebentar.

Permintaan orang itu ditolak. Tapi, orang itu kemudian mengajukan kredit ke salah satu bank nasional dan di-approve. Beberapa waktu kemudian, kami mendengar nasabah itu terlibat fraud dan lari ke luar negeri.

Sewaktu saya tanyakan kepada CEO bak asing tersebut, mengapa dulu dia menolak pengajuan kredit orang itu, rekan saya menjawab pendek, "Orang itu memang tidak bisa dipercaya."