Bocah Meninggal Akibat Di-bully, Wagub Uu Usul Damai, Gerindra Berang

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang terkesan menyepelekan kasus perundungan anak SD yang berakhir dengan bunuh diri. Menurut Saraswati, perundungan dalam bentuk apapun bukanlah candaan seperti yang diutarakan Wagub Jabar.

"Perundungan dalam bentuk apapun bukanlah candaan! Apalagi kali ini berakibat sangat fatal, korban bunuh diri. Jadi bukan persoalan seburuk apa perundungannya tetapi bahwa perundungan itu betul terjadi," kata Saraswati kepada wartawan, Senin (25/7).

Belakangan ini, viral berita mengenai anak 11 tahun yang bunuh diri usai di-bully dan diduga dipaksa memperkosa kucing sambil direkam menggunakan ponsel di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rekaman tersebut tersebar dan mengakibatkan korban depresi. Hal ini membuat bocah malang itu tidak mau makan dan minum sebelum akhirnya meninggal.

Hingga saat ini, penyidikan kasus perundungan anak tersebut masih dilakukan. Namun, Saraswati mengaku aneh dengan usulan Wagub Jabar agar dilakukan upaya perdamaian antara para pihak dalam kasus tersebut.

"Pesan didamaikan di sini sangat tidak pas karena dampak akhir harus menjadi pertimbangan. Jika didorong untuk damai, pesan apa yang kita kirimkan ke para pelaku dan korban lainnya? Bahwa perundungan itu diperbolehkan dan tidak ada sanksinya?" ucap Saraswati.

Terlepas dari betul atau tidak korban memiliki sejarah depresi dan ada tidaknya pemaksaan perkosaan terhadap seekor kucing, peristiwa perundungan itu nyata terjadi. Karena terdapat pihak-pihak yang menyebarkan video.

"Yang awal mula menyebarkannya jelas harus diproses secara serius," tegas Saraswati.

Oleh karena itu, mantan Anggota DPR RI ini mengingatkan bahaya perundungan ini memiliki dampak kuat terhadap potensi kekerasan seksual. Data tahun 2022, menyatakan Jawa Barat memiliki tingkat kekerasan seksual anak dan perempuan tertinggi di Indonesia.

Hal ini mengindikasikan adanya ancaman serius akan potensi kekerasan seksual jika negara bersikap permisif, bahkan terhadap kasus perundungan.

"Kita harus memberikan pesan jelas bahwa segala perundungan tidak bisa ditolerir. Keluarga dan sekolah harus siap bertanggung jawab. Jika ada perundungan, evaluasi terhadap para pelaku, baik lingkungan di rumah maupun sistem pengawasan di sekolah, harus dilakukan," ucap Saraswati.

Lebih lanjut, Saraswati mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menganggarkan biaya konseling bagi korban kekerasan. Namun, jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kasus dan korban yang sebenarnya.

"Bayangkan, yang dianggarkan untuk 70.000-an korban dan keluarga. Sedangkan kasus yang tercatat di Komnas Perempuan saja, kasusnya sudah lebih dari 400.000 per tahun. Mungkin untuk kasus yang selevel perundungan, pemprov dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dengan memfasilitasi anggaran serta tenaga konseling tersebut," ungkap Saraswati.

Sebagai penyintas perundungan, Saraswati mengimbau kepada semua korban perundungan untuk mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Karena itu mencari sosok yang dapat dipercaya untuk menyampaikan apa yang mereka alami.

"Sosok yang paling pas seharusnya adalah Guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan) karena hal ini masuk di dalam ranah tugas pokok dan fungsinya guru BP," demikian Saraswati menandaskan.

Sebelumnya, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menganggap candaan seolah-olah bersetubuh dengan hewan merupakan hal yang biasa. Bahkan, semasa kecil orang nomor dua di Jabar itu pernah mendengar adanya candaan tersebut.

"Mohon maaf yah, saya juga dulu pernah lah melakukan hal semacam itu, sering saya denger kejadian seperti itu. Bahkan temen saya (seolah-olah bersetubuh) dengan kerbau dan tetangga saya dengan ayam, candaan biasa lah, mungkin karena ada medsos itu jadi viral," papar Uu saat mengunjungi keluarga korban bully di Tasikmalaya, Sabtu (23/7).