Lima Paparan Ketua BPK Usai Auditornya Jadi Tersangka Suap

JawaPos.com - Setelah anak buahnya bersama pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tertangkap tangan dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2016, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan lima hal.

Kelima hal itu dikemukakan Moermahadi di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pegawai BPK dalam OTT yang baru dilakukan kemarin, Jumat (26/5).

“Kedua, BPK akan ikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan dengan seksama guna menentukan langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan auditor yang bersangkutan. Ketiga, BPK berkomitmen mendukung proses pemberantasan korupsi,” terang dia di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).

Lalu yang keempat, BPK akan menjadikan insiden ini sebagai suatu pembelajaran yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap menjaga kerjasama aparat penegak hukum.  “Hal ini untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” ucapnya.

Dan terakhir, sambungnya, BPK telah miliki sistem penegakan hukum internal dan kerjasama majelis kehormatan kode etik yang terbukti menangani efektif. “Namun demikian sistem itu enggak bisa memantau setiap individu di BPK,” kata dia

Sementara Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menambahkan, setiap tahun anggaran, BPK memeriksa sebanyak 87 kementerian pusat. "Ditambah sejumlah lembaga. Jadi seluruhnya kami audit 540. Ini pembelajran auditor BPK bahwa profesionalisme,” kata dia.

Dikatakannya, untuk penerbitan opini WTP BPK sebenarnya ada prosedur yang kuat dan tidak sembarangan. “Jadi ini pembelajaran untuk kami dan kami dukung proses pemberantasan korupsi di indonesia,” tukas dia. (elf/JPG)