Anggaran Defisit, Pegawai Pemkot Batam Tak Dapat Ongkos Operasional

JawaPos.com - Defisit anggaran APBD 2018 Kota Batam memaksa pemerintah melakukan sejumlah rasionalisasi. Termasuk salah satunya pemotongan anggaran uang operasional bagi pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keputusan dilakukannya rasionalisasi ini sedikit disayangkan. Pada prakteknya pengurangan tersebut justru malah dikhawatirkan mengganggu kinerja pegawai menjalankan tugasnya.

Sekertaris Komisi II DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon menyampaikan, seharusnya para pegawai bisa menyuarakan keberatan mereka tersebut karena akan mempengaruhi produktifitas mereka.

"Ada beberapa kegiatan yang dipotong dari OPD, termasuk konsumsi, perjalanan dinas, Bimtek dan dipotong juga uang minyak saat pembahasan di Banggar, ada dalam laporan mereka," kata Mesrawati ketika ditemui di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Senin (24/9).

Mesrawati melanjutkan, pemotongan tersebut sudah sangat keterlaluan dan jelas bisa mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat. "Yang namanya operasional untuk mendukung kinerja tidak perlu dipotong, ini udah kelewatan batas, kasian OPD," kata Mesrawati lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik menjelaskan, rasionalisasi yang dilakukan sudah melalui tahapan dan tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan terpakainya uang pribadi pegawai untuk biaya bensin dan operasional pegawai, Malik melanjutkan bahwa semua dinas terimbas. Kekurangan tersebut diyakininya tidak akan mempengaruhi para pegawai karena tetap mendapatkan tunjangan dari daerah.