Mahar Rp 500 Miliar, Putri Gus Dur: Harus Diinvestigasi

JawaPos.com - Isu mahar politik terus menggelinding bak bola liar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno disebut-sebut harus menyerahkan Rp 500 miliar kepada sejumlah partai politik demi bisa menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid turut merespons isu tersebut. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus melakukan investigasi. Terlebih sudah ada informasi awal mengenai mahar itu.

"Nah itu, KPU dan Bawaslu harus menginvestigasi. Kan ada informasi itu, harus didalami sebelum mengambil keputusan atau tindakan apa," kata putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, saat ditemui di Asrama Haji Jogjakarta, Sabtu (11/8).

Alissa menekan pentingnya mendalami dan melakukan klarifikasi terkait isu mahar politik. "Untuk memastikan bahwa memang tidak ada politik uang, supaya meminimalisasinya," tandasnya.

Sebelumnya, perlunya investigasi terkait mahar politik juga disampaikan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Muchtar. Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan itu tidak sederhana.

"Itu pelanggaran Undang-undang Pemilu. Risikonya bisa banyak. Pasti nasib Pemilu. Orang bisa menganggap bahwa pemilu ternyata soal duit," ucap Zainal.

Seperti diketahui, elite Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan bahwa Sandiaga Uno sanggup membayar Rp 500 miliar per parpol guna memuluskan niatnya menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.