Soal Kenaikan Biaya Operasional RT dan RW Sebesar 25 Persen, Komisi A DPRD DKI: Aspirasi Masyarakat Akan Disampaikan ke Eksekutif

JawaPos.com - Kenaikan biaya operasional RT dan RW sebesar 25 persen menuai reaksi beragam dari para pengurus RT dan RW di Jakarta. Penambahan Rp 500 ribu dari operasional yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ini dinilai tidak sebanding dengan pengeluaran setiap bulannya.

Mengomentari hal tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Ongen Sangaji mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut dalam rapat. "Akan disampaikan pada pihak eksekutif. Apalagi hal ini terkait dengan janji kampanye gubernur (Pramono Anung) di Pilkada lalu," ujar Ongen.

Menurut Ongen, kenaikan biaya sebesar 25 persen yang akan dimulai pada Oktober 2025 ini dilakukan karena keterbatasan anggaran Pemprov.

"Namun, karena hal ini merupakan aspirasi masyarakat maka hal ini akan disampaikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merealisasikan janji kampanyenya untuk menaikkan dana operasional RT dan RW di Ibu Kota. Namun, angka yang diberikan belum sesuai dengan janji semasa kampanye Pilkada 2024.

Alih-alih naik dua kali lipat seperti yang dijanjikan saat berkampanye bersama Rano Karno, Pramono hanya menaikkan dana operasional sebesar 25 persen mulai Oktober 2025. Kenaikan ini akan diambil dari APBD Perubahan 2025.

“Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen. Karena naik 25 persen saja, dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (23/7).

Sebagai informasi, Jakarta memiliki sekitar 30.700 RT dan 2.700 RW yang menjadi penerima dana operasional ini. Kenaikan secara langsung dua kali lipat dianggap terlalu membebani anggaran daerah.

Pramono pun mengungkap bahwa saat penetapan APBD tahun anggaran 2025, dirinya belum menjabat sebagai Gubernur. Oleh karena itu, alokasi kenaikan dana operasional RT/RW belum masuk dalam APBD murni. Kenaikan yang akan diberlakukan Oktober nanti baru masuk dalam perubahan APBD.

Meski belum sesuai ekspektasi publik, Pramono memastikan komitmennya tetap utuh. “Saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan. Berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan,” katanya.

Kenaikan dana operasional RT/RW di Jakarta ini sebelumnya disoroti Fraksi Demokrat-Perindo dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta terkait Raperda Perubahan APBD 2025. 

Kenaikan 25 persen dinilai belum cukup untuk mengimbangi beban kerja para pengurus RT dan RW yang merupakan ujung tombak pelayanan publik dan perpanjangan tangan pemerintah.

“Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan,” tegasnya.