Gubernur Jakarta Pramono Anung Cuma Dapat Peringkat 5 se-Jawa di Survei Kepuasan Publik, Jauh di bawah Dedi Mulyadi, Ini Alasannya

JawaPos.com – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meraih tingkat kepuasan publik tertinggi se-Pulau Jawa. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru berada di posisi kelima.

Sebagai perbandingan, tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tercatat hanya sebesar 60 persen, jauh di bawah provinsi lain.

Misalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 76 persen dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X 84 persen. Sementara kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen. 

Pramono hanya lebih unggul sedikit jika dibandingkan dengan Gubernur Banten Andra Soni dengan angka 50,8 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim buka suara. Ia menyebut kondisi sosial masyarakat Ibu Kota sangat memengaruhi hasil tersebut.

“Masyarakat Jakarta yang lebih heterogen dari daerah lain dan rata-rata level pendidikannya juga jauh di atas daerah lain tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tak mudah puas,” ujarnya, Kamis (29/5).

Meski demikian, kata Chico, Pemprov DKI tetap menjadikan survei tersebut sebagai masukan penting untuk memperbaiki kinerja ke depan.

“Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” tegas Chico.

Dia juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem dan program yang jelas.

“Prinsipnya bekerja by system dan program adalah yang diutamakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung,” imbuhnya.

Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi juga menjelaskan bahwa tingginya kepuasan terhadap Dedi Mulyadi tak hanya karena kinerja teknokratik, tapi juga ikatan emosional yang kuat dengan rakyat.

“Persepsi itu tidak semata-mata dibentuk oleh keberhasilan bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan agenda teknokratik, tapi juga persepsi bahwa pemimpin tersebut itu betul-betul dianggap bekerja untuk rakyatnya,” ujar Burhanuddin.