Bergaji Rp 2,4 Juta Per Bulan, Hajatan Mewah Anak Kepala Desa Cimanggis jadi Viral, Publik Soroti Transparansi Dana Desa

JawaPos.com - Sebuah pesta khitanan di Cimanggis, Kabupaten Bogor, mendadak viral di media sosial lantaran digelar layaknya resepsi artis papan atas. Yang bikin viral lantaran penyelenggaranya.

Hajatan tersebut bukan milik selebritas, melainkan acara keluarga Abdul Azis Anwar, Kepala Desa Cimanggis sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor.

Dalam rekaman video yang beredar, lorong sepanjang sekitar 150 meter disulap menjadi tenda megah dengan dekorasi bunga segar, tata cahaya dramatis, hingga panggung utama mirip pelaminan pernikahan. 

Karangan bunga ucapan selamat dari sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, turut menghiasi lokasi acara.

Fenomena ini menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, sebagian warga menilai pesta tersebut sebagai urusan pribadi. 

Namun di sisi lain, publik mempertanyakan wajar atau tidaknya gaya hidup seorang kepala desa yang menurut aturan hanya bergaji Rp 2,4 juta per bulan.

Menanggapi sorotan tersebut, Abdul Azis menyebut kekayaannya tidak bersumber dari jabatan kepala desa, melainkan dari usaha Event Organizer (EO) yang telah ia tekuni lebih dari 20 tahun. 

Meski begitu, polemik tetap mencuat karena pesta mewah itu dinilai kontras dengan kondisi sebagian desa yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dekorasi mewah khitanan anak kades Cimanggis. (tangkapan layar).

Reaksi publik di media sosial pun beragam. Sejumlah warganet menuliskan kritik pedas. “Kepala desa gaji 2 jutaan, tapi hajatan bisa semewah ini. Jangan-jangan ada yang enggak beres,” tulis seorang pengguna X. 

Netizen lain menilai pesta tersebut tidak etis di tengah kondisi masyarakat desa yang masih banyak membutuhkan bantuan. Namun ada pula yang membela, dengan menyebut bahwa tidak adil jika semua kesuksesan kepala desa selalu dikaitkan dengan anggaran publik.

Kasus ini kembali mengingatkan pada pentingnya transparansi keuangan pejabat desa di tengah meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. 

Publik menilai keterbukaan informasi dan gaya hidup sederhana seharusnya menjadi teladan bagi aparatur desa, terutama di tengah upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.