Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan di DKI Masih Perlu Didalami

JawaPos.com - Usulan pengaturan jam kerja untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman masih bersifat wacana.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi.

"Ini kan baru wacana. Saya kira bagus, wacana-wacana yang dirasa punya kecenderungan positif perlu dihidupkan, dibahas, dan didiskusikan bersama," ujarnya di hall utama Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (29/7).

Ariza menambahkan bahwa secara logika dan hitung-hitungan sederhana, usulan agar mengatur jam kerja itu memang mempunyai pengaruh untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Namun begitu, ia belum dapat memastikan seberapa efektif usulan tersebut kalau diaplikasikan. "Cuma seberapa besar pengaruhnya itu harus dihitung kembali dan dievaluasi," imbuhnya.

Selain itu, Ariza menyampaikan butuh waktu untuk membahas wacana pengaturan jam kerja. Hal itu karena ada banyak pihak yang perlu diajak diskusi untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Soalnya tentang jam kerja itu tidak cuma menyangkut pemerintah provinsi dan Polda Metro, tapi juga pemerintah pusat, pihak swasta, dan sebagainya," pungkasnya.

Namun begitu, Ariza memastikan akan terus mendalami dan membahas wacana tersebut dengan pihak terkait.

Sebelumnya, diketahui bahwa Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengusulkan agar diberlakukan pengaturan jam kerja di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Hal tersebut menurutnya akan efektif karena jam-jam rawan macet di DKI banyak disebabkan oleh warga yang akan sekolah dan dan bekerja di waktu yang sama.