Isi Kesepakatan AS-Iran Mulai Terungkap, Program Nuklir hingga Selat Hormuz Jadi Kunci Perdamaian

JawaPos.com - Di balik klaim tercapainya teks final perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, sejumlah poin krusial yang menjadi inti negosiasi mulai terungkap. Program nuklir Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga pencabutan sanksi ekonomi menjadi isu utama yang menentukan masa depan kawasan Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kesepakatan awal yang sedang disiapkan bertujuan mengakhiri perang 'di semua front, termasuk Lebanon'.

Namun, persoalan paling sensitif yakni program nuklir Iran belum sepenuhnya diselesaikan. Menurut Araghchi, pembahasan teknis mengenai fasilitas nuklir akan dilakukan dalam waktu 60 hari setelah perjanjian penghentian perang ditandatangani.

Ia menegaskan bahwa kedua pihak masih memiliki opsi untuk memperpanjang tenggat waktu tersebut apabila diperlukan.
Program nuklir Iran selama ini menjadi sumber utama ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Washington serta Tel Aviv khawatir aktivitas tersebut dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir, sementara Teheran terus menegaskan bahwa programnya semata-mata untuk tujuan damai.

Baca Juga:Suma UI Diserbu Netizen karena Kecam Kekerasan terhadap LGBTQ, Rektor UI Lakukan Investigasi

Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa rancangan kesepakatan saat ini mencakup proses penghancuran atau pemindahan uranium yang telah diperkaya oleh Iran.

Menurutnya, periode 60 hari pasca-penandatanganan akan digunakan untuk menyusun rincian teknis terkait pengelolaan uranium yang tersimpan di sejumlah fasilitas nuklir Iran yang sebelumnya menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat.

Selain isu nuklir, dilansir via AP News, perhatian dunia juga tertuju pada Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dan gas global.

Selama perang berlangsung, Iran menerapkan sistem pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Kebijakan itu menuai kritik dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lain yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional.