Hongkong Larang Partai Pro-Kemerdekaan dari Tiongkok

JawaPos.com - Otoritas Hongkong melarang partai yang mempromosikan kemerdekaan dari Tiongkok. Hal ini merupakan pertama kalinya pelarangan organisasi politik setelah Inggris menyerahkan Hongkong ke Pemerintah Tiongkok pada 1997 silam. Sekretaris Keamanan Kota Hong Kong John Lee mengumumkan, Hongkong melarang beroperasinya Hongkong National Party.

Hal ini diumumkan dalam lembaran pemerintah, setelah 10 hari Hongkong National Party menolak keputusan pemerintah tersebut. Undang-undang di Hongkong memberikan izin untuk melarang keompok-kelompok yang memungkinkan merusak keamanan nasional dan ketertiban umum.

Lee mengatakan, itu akan menghalalkan segala cara untuk membuat kemerdekaan. Hal ini dinilai akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Hongkong. Hal ini juga di masukan kedalam kategori pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar.

Lee juga mengatakan Hongkong National Party telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap Tiongkok daratan. “Kelompok itu juga telah menebarkan kebencian dan rasa diskriminasi,” katanya.

Dilansir Channel News Asia pada Senin, (24/9), Lee menyampaikan, pemerintah juga membuat larangan dibawah ordonasi perkumpulan Hongkong. Undang-undang tersebut dibuat pada era kolonial yang mengharuskan semua kelompok untuk mendaftar ke kepolisian.

Dilaporkan nama pemimpin Hongkong National Party, Andy Chan, 28 tahun, selama beberapa pekan ini sering muncul dalam media lokal maupun internasional. Tercatat pada Agustus 218 lalu ia muncul dalam acara Klub Koresponden Asing Hongkong. Namun kemunculannya dalam acara tersebut menuai kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan pejabat-pejabat Tiongkok lain. "Saya tidak akan pernah berhenti mengejar kebebasan,” katanya.  

Hingga saat ini Chan masih menolak untuk mengonfirmasi. Namun berhembus kabar bahwa ia akan mengajukan banding. Pemerintah Tiongkok masih berupaya untuk menemukan cara untuk mengurangi gerakan-gerakan kemerdekaan sesuai dengan peringatan yang dilontarkan Presiden Xi Jinping pada tahun lalu yang mengatakan, kedaulatan Tiongkok ada dalam garis merah.