Ketahuan Telpon Mantan Pemimpin Kamboja Hun Sen, Pemerintahan PM Thailand Terancam Runtuh

JawaPos.com – Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada Kamis (19/6). Ini lantaran rekaman percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor. Setelah didengar publik, masyarakat Thailand marah.

Dalam konferensi pers yang digelar bersama petinggi militer dan Partai Pheu Thai, Paetongtarn menyatakan penyesalannya atas rekaman yang menimbulkan keresahan publik. "Saya mohon maaf atas rekaman audio pembicaraan saya dengan pemimpin Kamboja yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat," ujarnya seperti dilansir dari AFP.

Dalam rekaman yang bocor, Paetongtarn terdengar membahas sengketa perbatasan dengan Hun Sen. Selain itu dia menyebut komandan militer Thailand di wilayah timur laut sebagai lawan. Dia juga menyapa Hun Sen dengan sapaan akrab paman.

Imbasnya, partai Bhumjaithai menyatakan keluar dari pemerintahan pada Rabu lalu (18/6). Partai ini merupakan koalisi utama pemerintaannya. Mereka menyebut tindakan Paetongtarn telah melukai harga diri negara dan institusi militer. Akibatnya, Paetongtarn kehilangan mayoritas suara. Maklum Bhumjaithai punya 69 kursi di parlemen. Sehingga ada kemungkinan pemilu dini.

Dua partai lain dalam koalisi, United Thai Nation dan Demokrat, akan menggelar rapat untuk menentukan sikap. Jika keduanya ikut menarik dukungan, maka kemungkinan pemerintahan Paetongtarn akan tumbang, membuka jalan bagi pemilu atau pembentukan koalisi baru.

Di tengah tekanan yang meningkat, militer Thailand menyatakan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan perlindungan kedaulatan nasional. Meski demikian, rumor kudeta tak bisa dihindari, mengingat sejarah panjang campur tangan militer dalam politik negeri Gajah Putih itu. 

Demonstrasi antipemerintah pun kembali mencuat. Ratusan orang berkumpul di depan Gedung Pemerintah di Bangkok, menyerukan agar Paetongtarn mundur. Banyak dari mereka merupakan eks aktivis Kaos Kuning. Ini merupakan gerakan royalis antithaksin yang pernah mendominasi panggung politik satu dekade lalu.

Perempuan 38 tahun itu baru menjabat perdana menteri sejak Agustus 2024. Dia menggantikan Srettha Thavisin yang diberhentikan oleh pengadilan. Dengan kekuatan parlemen yang kini melemah dan tekanan politik yang kian membesar, nasib Paetongtarn dan masa depan koalisi pemerintahannya berada di ujung tanduk.