India Deklarasikan Darurat Polusi Udara

JawaPos.com – Saking parahnya polusi udara yang dialami New Delhi, India, pemerintah setempat menyatakan kondisi darurat kemarin (9/11). Karena itu, mereka memberlakukan serangkaian aturan demi menekan tingkat polusi udara.

Di antaranya, menghentikan aktivitas konstruksi, melarang truk-truk masuk ke kota kecuali penting, dan meningkatkan tarif parkir hingga empat kali lipat agar penduduk menggunakan transportasi publik.

”Penyebab sesungguhnya dari kondisi saat ini bukan karena penduduk Delhi, tapi negara bagian sekitarnya yang membakar pohon-pohon sisa panen,” tegas Menteri Transportasi New Delhi Kailash Gahlot. Angin membawa asap itu ke New Delhi. Selama 13–17 November nanti mereka juga memberlakukan peraturan kendaraan dengan pelat nomor ganjil boleh dipakai pada tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya.

Program serupa pernah diberlakukan dua kali sepanjang 2016 dan hasilnya positif. Selama program berlangsung, pemerintah akan mengerahkan 500 unit bus tambahan untuk memfasilitasi penduduk yang tak bisa menggunakan kendaraannya. Transportasi publik di kota tersebut selama ini memang terkenal terbatas sehingga penduduk memilih menggunakan kendaraan sendiri.

Polusi asap di New Delhi terjadi sejak Selasa (7/11). Sekitar pukul 10.00 waktu setempat kemarin, alat untuk mengukur konsistensi partikel polusi alias particulate matter (PM) 2.5 menunjukkan angka 608 per meter persegi.

Padahal, batas amannya adalah 50. PM 2.5 digunakan untuk menyebut partikel dengan diameter 2,5 mikromilimeter atau 30 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan rambut manusia. Partikel itu berbahaya jika terhirup dan masuk paru-paru.

Pemerintah meminta manula dan anak-anak agar tidak keluar rumah. Sekolah-sekolah juga masih ditutup. Jika kondisi tidak membaik, ada kemungkinan penghentian jam belajar mengajar itu akan diperpanjang.

Efek polusi itu sudah mulai terasa. Penduduk mengeluh sakit kepala, batuk-batuk, dan mata pedih. ”Saya ingin memastikan kepada penduduk bahwa pemerintah pusat akan melakukan apa pun sebisanya untuk membuat kualitas udara di New Delhi membaik,” ujar Menteri Lingkungan India Harsh Vardhan.

Sementara itu, pembakaran sisa panen masih tampak terjadi di Negara Bagian Haryana dan Punjab. Dua negara bagian yang terkenal dengan hasil pertaniannya itu kerap membakar bekas panen mulai Oktober. Pemerintah setempat mengaku tidak bisa melarang para petani kecuali mereka diberi subsidi untuk membeli mesin pengolah sampah hasil panen.

”Situasinya sudah parah, tapi Punjab tak bisa berbuat apa-apa karena masalah ini sudah menyebar luas dan negara bagian tidak memiliki uang untuk memberikan kompensasi kepada petani untuk manajemen pembersihan lahan,” cuit Kepala Menteri Punjab Amarinder Singh di akun Twitter-nya. (*)