Pembangunan Tahap I sudah 80 Persen, Bulan Depan Jokowi Mulai Berkantor di IKN

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya diri mundurnya dua pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak berpengaruh pada investor. Sejauh ini proses pembangunan juga tetap berlanjut.

Dilansir dari Kaltim Post, presiden menyebut keputusan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari posisi kepala dan wakil kepala OIKN tidak akan berdampak pada keinginan investor asing untuk berkontribusi pada pembangunan IKN.

Terlebih, dirinya sudah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt). ”Enggak ada masalah,” kata Jokowi setelah meninjau lokasi lapangan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), kemarin (5/6).

Jokowi tidak berkomentar panjang soal alasan mundurnya Bambang dan Dhony. ”Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Dhony. Karena alasannya alasan pribadi,” imbuhnya.

Setelah mundur dari jabatan kepala OIKN, presiden memberikan penugasan baru kepada Bambang. Yakni sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. ”Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita,” tutur Jokowi.

Dalam peninjauan kemarin, Presiden Jokowi memastikan persiapan jelang peringatan HUT Ke-79 RI di IKN. Sejumlah lokasi untuk tempat upacara dicek. ”Tadi (kemarin, Red) kita cek satu per satu dari lokasi, venue, kemudian tata urut upacara. Semuanya sudah tidak ada masalah,” katanya.

Jokowi memastikan bahwa progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80 persen. Dalam kunjungannya kali ini, presiden menginap di rumah dinas menteri PUPR. Sedangkan istana kepresidenan masih tahap pembangunan. Presiden optimistis bisa mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. ”Setelah melihat kantor, sangat optimistis. Tapi, untuk kantornya ini masih nunggu satu, air. Targetnya untuk airnya Juli,” terangnya.

Bendungan Sepaku Semoi yang menjadi sumber air sudah diresmikan pada Selasa (4/6) dan tinggal menunggu pompa-pompa untuk menaikkan air. ”Kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” terang Jokowi.

Sementara itu, kemarin presiden melakukan groundbreaking beberapa tempat: gedung kantor PT BTN, Nusantara Sustainability Hub, Bina Bangsa School Nusantara, PT Area Graha Andalan, dan PLN Hub. Pada kesempatan itu, Jokowi membandingkan kualitas udara di IKN jauh lebih baik daripada di Jakarta. Dia sempat memantau indeks kualitas udara di Jakarta kemarin pagi dan menemukan fakta angkanya mencapai 176. ”Di Singapura 44, Melbourne 38, Paris 38,” katanya. Dia meyakini di IKN tak jauh berbeda dari kota-kota tersebut.

Presiden kembali meyakinkan investor bahwa IKN dapat menjadi masa depan. Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi hijau. Sehingga kendaraan berbahan bakar fosil tidak boleh masuk. ”Yang ada hanya electric vehicle,” ujarnya. Dengan cara itu, kualitas udara di IKN dapat dikendalikan.

Setiap ada investor masuk Indonesia, kata Jokowi, selalu menanyakan apakah tersedia energi hijau. Dia menyadari Indonesia memiliki potensi besar akan hal ini.

Di sisi lain, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan telah memberikan masukan-masukan terkait status atau kepastian hukum tanah di IKN. Pihaknya siap untuk memberikan sertifikat tanah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip clean and clear. ”Jangan sampai ada masyarakat yang merugi, belum mendapatkan ganti rugi,” ucapnya.

Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengunduran diri kepala dan wakil kepala OIKN sebenarnya menjadi sinyal bahwa kondisi finansial IKN sedang ada masalah serius. Terutama dengan target penyelesaian pembangunan sejumlah fasilitas untuk upacara 17 Agustus. ”Tapi, begitu sudah mendekati waktu Agustusan, karena persiapan tidak banyak dan pencarian uang investor sulit, ya mau tidak mau pimpinan dianggap tidak perform dan akhirnya mundur,” ungkapnya.

Meski Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Plt kepala OIKN, kata Bhima, masalah ketergantungan IKN terhadap APBN dalam jangka waktu yang cukup panjang akan membebani pemerintahan baru dan pembayar pajak. Apalagi, saat ini defisit anggaran naik cukup signifikan.

Di sisi lain, presiden terpilih 2024 memiliki program makan siang gratis, pembangunan sejumlah infrastruktur selain IKN, dan hilirisasi. Jika IKN terus dilanjut, akan mengganggu implementasi program-program yang diusung itu. (han/idr/lyn/c9/fal)