Kasus Arnita si Gadis Mualaf Berakhir Manis, Rektor IPB Bilang Begini

JawaPos.com - Ombudsman bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pemerintah Kabupaten Simalungun bertemu guna menyelesaikan kasus yang dialami Arnita Rodelina Turnip. Kini beasiswa gadis mualaf itu telah kembali dan ia bisa melanjutkan kembali perkuliahannya di kampus pertamanya.

Sebelumnya, Arnita diketahui sempat dinonaktifkan sebagai mahasiswa peserta Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemkab Simalungun di IPB. Kini, setelah melewati berbagai drama, pemerintah daerah sudah kembali memberikan beasiswa untuk Arnita.

"Alhamdulillah, Arnita sudah aktif. Kami mengapresiasi langkah seluruh pihak," kata Rektor IPB Dr Arif Satria dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com, Senin (6/8).

Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun telah membayarkan tunggakan dana beasiswa BUD IPB atas nama Arnita Rodelina Turnip sebesar Rp 55 juta. Selain membayar tunggakan biaya kuliah dimaksud, Pemkab Simalungun sebagaimana isi surat yang ditujukan kepada Ombudsman Sumatera Utara tertanggal 2 Agustus 2018, menyatakan komitmennya untuk terus membiayai pendidikan Arnita sekaligus biaya hidup sesuai perjanjian kerja sama yang ditandatangi IPB dan Pemkab Simalungun tahun 2015.

Pemkab Simalungun melalui Sekretaris Dinas Pendidikannya Parsaulian Sinaga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Tentunya hingga Arnita tamat dan lulus di IPB.

Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari dan Alamsyah Saragih, serta Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatra Utara Abyadi Siregar berjuang agar kasus ini selesai.

Alamsyah menjelaskan, pertemuan dengan IPB dan Pemkab Simalungun itu merupakan bagian dari prosedur yang harus ditempuh Ombudsman dalam memastikan pihak IPB apakah status Arnita Rodelina Turnip sudah resmi diaktifkan kembali sebagai mahasiswa IPB dengan status sebagai penerima BUD Pemkab Simalungun. 

"Meskipun sebelumnya, secara informal, IPB sangat membantu dan sudah menjelaskan kepada Ombudsman soal keaktifan Arnita sebagai mahasiswa IPB," kata Alamsyah.

Setelah mendapat klarifikasi secara langsung dari IPB tentang keaktifan status Arnita, pertemuan tiga pihak itu juga membahas berbagai hal terkait kepastian kelanjutan studi Arnita di IPB hingga selesai.

Ombudsman RI juga akan menerbitkan rekomendasi yang menjadi landasan bagi Pemkab Simalungun dalam menyikapi berbagai hambatan administratif untuk melanjutkan pembiayaan studi Arnita sampai tamat.

Setelah pertemuan dengan IPB dan Pemkab Simalungun, selanjutnya akan dilakukan penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (7/8). LAHP Ombudsman itu akan diserahkan kepada Pemkab Simalungun diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Simalungun Parsaulian Sinaga.