20 Ribu Personel Siap Bubarkan Aksi 112 Bila...

JawaPos.com - Polri telah mengizinkan aksi 112 pada Sabtu (11/2) besok untuk tetap terlaksana. Namun, ada sejumlah syarat yang mesti dipatuhi massa aksi, yakni tak adanya long march di jalanan, dan aksi hanya berupa ibadah di Masjid Istiqlal.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerangkan bahwa dia bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan, lalu Pangda Jaya Mayjen Teddy Lakshamana telah rapat untuk mengamankan kegiatan itu. Namun kata Tito, aksi ini perlu digarisbawahi karena tidak didukung ormas Islam mainstream seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

"Dari Rais Aam PBNU (Kiai Ma'ruf Amin) juga jelas menyampaikan tidak mendukung aksi ini. Demikian juga Majelis Ulama Indonesia bahkan menyarankan lebih baik membatalkan karena mobilisasi massa erat hubungan dengan masalah politik pilkada dan keberatan masalah keagamaan dikaitan dengan politik pilkada," terang Tito.

Dia juga berkata, berkaitan dengan upaya melakukan long march dari Monas ke Bundaran HI dan kembali ke Monas, hal itu dibatalkan. Pasalnya aksi itu berpotensi melanggar undang-undang pilkada sekaligus juga melanggar undang-undanh no 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

"Khususnya pasal 6 yang menyatakan bahwa berpotensi menganggu ketertiban publik jadi satu batasan menyampaikan pendapat tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan mengganggu ketertiban publik. Jalan kaki hari sabtu di hari kerja masih di jalan protokol itu menganggu," terang jenderal bintang empat ini.

Apalagi kata dia sampai mengusung isu politik. Oleh karena itu pihaknya akan tegas bila tetap ada kegiatan long march.

Sehingga kata Tito, kegiatan jalan kaki itu diganti dengan ibadah dan tausiah. "Untuk itu kegiatan yang perubahan ini sepanjang tidak melanggar hukum dapat dilakukan. Namun rekan sekalian masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," harap dia.

Dia lantas meminta kepada pengurus masjid maupun panitia dari Masjid Istiqlal agar memberikan warning kepada umat agar jangan memanfaatkan aksi 112 untuk berpolitik.

Tito juga mewarning bahwa mereka bersama TNI siap membubarkan aksi 112 bila sampai ada kegiatan yang sudah dilarang. "Kalau sampai dilaksanakan (long march) maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai pasal 15 yaitu dapat membubarkan. Kalau dalam pembubaran itu dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka diterapkan bisa uu lain KUHP yaitu pasal 212 sampai 218 yaitu melawan perintah petugas," tegasnya.

Panitia juga kata Tito telah diingatkan agar jangan mengumpulkan warga aksi yang berasal dari luar daerah Jakarta. Karena hal itu dianggap telah melenceng dari kegiatan. "Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang dan kita sudah tahu unsurnya darimana. Dari kelompok tertentu saya sudah tahu. Bukan masyarakat biasa sekali lagi. Tapi memang dimobilisasi untuk itu (aksi 112)," beber Tito.

Dia kemudian menyinggung soal jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan aksi itu. Menurut dia akan ada 20 ribu personel yang bersiaga menjaga aksi 112. "Kita akan lakukan pengamanan ketat dengan 20 ribu personel lebih," tukasnya. (elf/JPG)