Khawatir Diklaim Asing, Pemerintah Daftarkan 1100 Pulau di PBB  

JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa tahun ini, akan mendaftarkan nama 1100 pulau di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, langkah itu diambil untuk memproteksi pulau Indonesia dari klaim pihak asing. 

"KKP tahun ini akan memulai menginventaris, mendata, memberikan nama 1.100 pulau didaftarkan ke PBB pada bulan Agustus nanti," ucap Susi di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jumat (3/1).

Susi menuturkan, pendaftaran ribuan pulau ini akan diprioritaskan pada bagian terluar Indonesia. Karena 111 di antaranya merupakan pulau terluar, hal ini juga untuk menghindari adanya klaim secara sepihak oleh pihak asing seperti yang pernah terjadi beberapa waktu silam.

Lanjut dia, setelah diverifikasi dan di akui PBB, maka tahun depan rencananya 2.800 pulau akan kembali didaftarkan. Sehingga pulau-pulau di Indonesia yang belum sempat terverifikasi dapat terdata seluruhnya.

"Kemudian ada 2800 pulau lagi yang siap kita verifikasi, kita akan daftarkan kembali tahun depan. Mudah-mudahan 17 ribu pulau kita terdaftar. Tahun ini prioritas kita puau-pulau terluar," paparnya.

Saat disinggung mengenai pengelolaan pulau, Susi mengaku secara regulasi pulau-pulau kecil diperbolehkan dikelola oleh pihak swasta baik lokal atau asing. Namun, hanya berupa hak guna pakai bukan hak sertifikat milik.

Hal itu pun mesti memenuhi syarakat yang diajukan pemerintah yakni berkaitan batas maksimal lahan yang boleh dikelola.

"Hak guna kemudian 30 persen itu dikelola negara. Pengelola penyewa dalam hal ini hanya boleh maksimum 70 persen. Itupun masih harus menyiapkan 30 persennya untuk lahan hijau," ujar Susi.(jar/rmol/mam/JPG)