Mochammad Irfan Yusuf Lantik Pejabat BP Haji dari Polri dan Kejaksaan, Eselon I Masih Tunggu Presiden

JawaPos.com - Struktur organisasi di Badan Penyelenggara (BP) Haji terus dipenuhi. Kemarin (30/12) Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat di Jakarta. Beberapa berasal dari unsur Kejaksaan Agung dan Polri.

Pelantikan terlihat berbeda dengan umumnya. Pelantikan pejabat BP Haji tersebut tidak dilaksanakan di auditorium. Tetapi, berlangsung di Masjid Al Ikhlas, Kemenag, Jl M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Selain itu, pejabat yang melantik dan dilantik kompak mengenakan sarung.

Seusai prosesi pelantikan, Irfan mengatakan bahwa penggunaan sarung sebagai tanda mengenalkan budaya Indonesia. Sarung juga sangat lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan mengenakannya, pejabat yang dilantik diharapkan selalu ingat bahwa tugasnya adalah melayani masyarakat. Khususnya, jemaah haji.

Irfan mengatakan, BP Haji sudah mengajukan jabatan untuk tingkat eselon I, tetapi sampai sekarang belum terwujud. Alasannya, jabatan tingkat eselon I harus menunggu persetujuan dari presiden.

Mengenai pejabat dari unsur Kejaksaan Agung serta Polri, dia menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji dengan semua rutinitasnya perlu diawasi banyak pihak. Sehingga, pelibatan dua instansi tersebut bisa memperkuat proses pengawasan. Sementara itu, sebagian besar pejabat yang dilantik adalah dari ASN Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Dia juga berharap awal tahun depan jajaran pejabat di BP Haji sudah komplet. Sehingga bisa semakin mantap dalam menatap penyelenggaraan haji musim 2026 nanti. "Kita diminta menyelenggarakan haji dengan aman, nyaman, dan penuh tanggung jawab," tuturnya.

ASN Ditjen PHU Migrasi

Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi’i. Pada kesempatan itu, dia menyebutkan, nanti ASN di Ditjen PHU Kemenag dari pusat sampai daerah migrasi ke BP Haji. Termasuk yang membidangi urusan haji di Kanwil Kemenag tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota, tetapi kantornya tetap bersama-sama. "Saya kira kantor masih tetap (bersama). Hanya bidangnya (status kepegawaian) yang berbeda," ucapnya.

Kemudian, Ditjen PHU sebagai unit eselon I di Kemenag otomatis hilang. Kemenag sudah menyiapkan unit eselon I yang baru di Kemenag. Di antaranya, Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan, serta Ditjen Pendidikan Tinggi. Nomenklatur resminya menunggu pengesahan dari presiden. (wan/c6/dio)