Dilema Menkeu Terbaik Dunia, Mau Amankan Kantong Pengusaha atau Negara

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundang para pelaku usaha ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mendengar masukan dunia usaha melalui dialog.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan jika tujuan dihadirkannya para pelaku usaha adalah untuk berdiskusi sekaligus meminta masukkan. "Kami ingin menyampaikan dalam forum ini bukan untuk mengatakan tolong bayar pajak, tapi pesannya saya punya banyak insentif, bapak ibu tahu nggak sih. Pasti kan kalau bapak ibu diundang pajak pasti mikirnya oh mau ditagih apalagi ini," ujarnya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2).

Sri Mulyani mengatakan jika pemerintah tidak pernah ingin menakut-nakuti para pelaku usaha dengan kebijakan perpajakan yang bisa membunuh bisnis mereka. Dia juga menceritakan alasan perlunya Kementerian Keuangan menerima masukkan dari para pelaku usaha. Sebab, dirinya merasa dilema untuk mengamankan ‘kantong' pengusaha maupun negara.

"Misalnya saya dapat Rp 1 triliun, masuk ke kas negara. Itu bisa dipakai untuk bayar gaji guru, gaji polisi, ada yang untuk bangun jalan, sekolah, rumah sakit hingga subsidi. Coba itu nanti habis saja," terangnya.

Menurutnya, jika kebijakan itu dilakukan, bisa saja tidak memberi dampak yang signifikan bagi perekonomian dalam negeri. Hal lain yang lebih baik mungkin saja bisa terjadi apabila pungutan pajak sebesar Rp 1 triliun tidak dilakukan kepada aparat pengusaha.

"Coba kalau Rp 1 triliun itu tetap ada di kantong bapak ibu tidak saya ambil. Terus dipakai investasi baru, jangan-jangan dampaknya lebih bagus buat ekonomi dibanding untuk subsidi yang hilang begitu saja. Atau tambahan gaji tapi birokratnya makin tidak professional," jelas Sri Mulyani.

Keyakinan itu bisa saja terjadi. Hanya saja, Sri Mulyani ingin para pelaku usaha benar-benar memanfaatkan relaksasi tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

"Asal jangan dibawa ke luar negeri, kalau iya, ya saya ambil. Tapi kalau buka usaha, buka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan dapat profit. Itu saya lebih senang," ungkapnya.

"Kita tidak main-main, ini serius. Coba kita pikirkan Rp 1 triliun itu tetap di kantong pengusaha vs kantong negara," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.