Sejak Gempa Lombok, BMKG Sudah Ngeluh soal Minimnya Anggaran

JawaPos.com - Komisi V DPR RI menanggapi perihal keluhan Badan Matereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal kekurangan alat pendeteksi gempa dan tsunami. DPR akan mengusulkan anggaran BMKG dinaikkan mengingat peran vitalnya dalam memberikan early warning system.

"Ya kita akan mendorong untuk biaya BMKG agar dilebihkan biar tidak terjadi lagi miss dalam peringatan dini kepada masyarakat saat bencana, terutama tsunami," kata anggota Komisi V DPR Anton Sihombing seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/12).

Legislator Partai Golkar itu mencermati bukan kali ini saja keluhan BMKG. Tapi sejak dua bencana sebelumnya, yakni gempa di Lombok dan tsunami Palu."Mulai dari kejadian gempa di Lombok dan Palu mereka mengatakan selalu kurang," ujar Anton.

Berkaitan tsunami Selat Sunda, dalam beberapa pernyataannya, BMKG mengeluhkan kemampuan radarnya tidak bisa mendeteksi tsunami yang dipicu aktivitas vulkanik, seperti erupsi Anak Krakatau.

Ia juga mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Maritim untuk turun tangan mengatasi keluhan BMKG tersebut.

"Saya kira harus ada diskresi langsung dari Presiden melalui Kemenko Maritim. Saya rasa mereka sudah ambil langkah tegas supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo mengatakan jika sejak tahun 2018, BMKG mengajukan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun dan sudah disetujui oleh Komisi V DPR.

Namun pemerintah dalam hal ini Kemenkeu hanya memberikan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Begitu juga untuk anggaran tahun 2019. Anggaran BMKG yang disetujui DPR sebesar Rp 2,9 triliun namun pemerintah hanya memberikan Rp 1,7 triliun.