PUPR Dukung Pengembangan Tanjung Selor Jadi Kota Baru Mandiri

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kementerian PUPR menjadi satu dari 12 Kementerian yang menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kementerian Koordinator Jakarta, Rabu (27/3).

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penandatanganan ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 10 kota baru mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.

Darmin mengatakan penandatanganan tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor. Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yang sudah padat.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono yang mewakili Kementerian PUPR. Kementerian lainnya yang menandatangani kesepakatan tersebut antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan, Tanjung Selor saat ini masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

“Ke depannya, Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dapat menjadi simpul bagi pengembangan ekonomi di kabupaten/kota di sekitarnya,” ungkap Hadi.

Tanjung Selor diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kaltara dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu,” jelas Hadi.

Hadi mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2019 telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kab. Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara. “Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM,” terangnya.

Pada 2019 ini, lanjutnya, BPIW juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 hektare serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 hektare.