Sri Mulyani Sebut 3 Pemda yang Tak Gesit Alokasikan APBD

JawaPos.com - Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi belanja. Terutama dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menumpuk anggaran kas di daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga 30 April lalu simpanan pemda di perbankan masih Rp 194,54 triliun. Menteri perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menyatakan bahwa simpanan daerah di bank memang terus bertambah. Fenomena itu terjadi sejak awal tahun.

Ani memerinci, pada awal tahun dananya berkisar Rp 133,50 triliun. Pada Februari, dananya menjadi Rp 163,95 triliun. Kemudian, dana itu meningkat pada Maret dan April. Berturut-turut Rp 182,33 triliun dan Rp 194,54 triliun.

Ani menyoroti pemda-pemda yang dana simpanannya tinggi. "Kalau kita lihat, Jatim mencapai Rp 25 triliun, Jateng Rp 19 triliun, dan Jabar Rp 18 triliun," ujarnya pada raker dengan komisi XI di DPR. Padahal, dia selalu mengimbau pemda supaya lebih gesit mengakselerasi belanja.

Kemarin (25/5) Ani juga mengkritik pemda terkait dengan penggunaan APBD pada masa pandemi Covid-19. Menurut dia, realisasi APBD baru mencapai 12,7 persen atau setara dengan Rp 143,89 triliun dari total APBD se-Indonesia. Dari jumlah itu, Rp 84,63 triliun atau lebih dari separonya (sekitar 59 persen) habis untuk belanja pegawai saja.

"Saat kami (pemerintah pusat) melakukan countercyclical in action untuk melindungi rakyat memulihkan ekonomi, belanja daerah belum sinkron," katanya.

Dia menyayangkan anggaran yang nyatanya lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai daripada menolong masyarakat pada masa pandemi.

"Lebih banyak untuk belanja pegawainya daripada belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atau, dananya yang sudah ditransfer masih masuk ke simpanan pemda di perbankan yang mencapai Rp 194,54 triliun ini naik tiga bulan berturut-turut makin tinggi," urai Ani.