Cegah Predatory Pricing, Pemerintah Mau Tetapkan Harga Acuan untuk Barang Impor, dari Pangan sampai Alas Kaki

JawaPos.com - Pemerintah membuka peluang untuk menetapkan harga acuan atas barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, termasuk tekstil dan alas kaki.

Rencana ini digagas untuk mencegah praktik predatory pricing atau harga jual yang lebih rendah dari nilai produksinya.

Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa harga acuan juga akan ditetapkan pemerintah, salah satunya agar bisa membuat adil persaingan bisnis antara produk impor dan dalam negeri.

"Karena kita tahu produk-produk dari China ini dengan harga yang luar biasa (murah), itu akhirnya menyulitkan produk dalam negeri kita berkompetisi, makanya kita buat persaingan yang fair," kata Maman kepada awak media di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Meski begitu, terkait dengan penetapan harga acuan pihaknya masih menggodok aturan lebih detail bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Termasuk dengan menentukan secara rinci produk impor apa saja yang akan dikenakan harga acuan.

Jika sudah disepakati, ia memastikan bahwa pemerintah akan segera merilis aturan tersebut, sehingga produk dalam negeri yang terkena imbas barang-barang impor bisa segera diminimalisir dampaknya.

"Secepatnya. Jadi gini-gini, ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China," jelasnya.

Menteri UMKM juga mengungkapkan bahwa sederet rincian produk impor yang akan dikenakan harga acuan bakal terkait dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meliputi kebuthan sandang dan pangan.

"Apa yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dibutuhi oleh orang banyak. Lalu yang kedua, produk-produk apa saja yang sudah bisa diproduksi dalam negeri," ungkap Maman.

"Produknya sandang, pangan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan itu kayak baju, alas kaki, mungkin produk-produk. Sampai sekarang masih belum kita putuskan, ini masih dalam diskusi," tukasnya.