Menkeu Purbaya Sidak Kantor Perbankan, Sebut Bank Mandiri Minta Tambah Suntikan Dana Likuiditas

Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa PT Bank Mandiri (Persero) telah meminta tambahan suntikan dana likuiditas untuk bisa disalurkan ke pembiayaan lain. Meliputi, pembiayaan kredit ke sektor properti dan otomotif.

Hal ini sebagaimana disampaikan Menkeu Purbaya saat melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke Mandiri Club di kawasan Jakarta Selatan, pada Senin (6/10).

Purbaya menyebut, Bank Mandiri telah menyalurkan sebesar 70 persen dari total dana yang disuntik pemerintah senilai Rp 55 triliun. Adapun nominal itu telah diserap pada sektor padat karya dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dari uang yang kita kasih ke mereka 70 persen sudah keserap, sudah tersalurkan. Mungkin mereka minta lagi kalau bisa ada tambahan yang bisa disalurkan ke sektor yang lain mungkin ke properti dan otomotif," kata Purbaya, seperti dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis.

Lebih lanjut, bendahara negara ini juga mengaku optimistis bahwa dengan disalurkannya dana pemerintah ke bank milik negara atau himbara. Maka, secara otomatis akan juga mengerek pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Bahkan, Purbaya mengklaim bahwa pertumbuhan kredit saat ini sudah bergerak ke angka yang lebih positif, dari sebelumnya 8 persen kini hampir mencapai 11 persen.

"Kalau saya lihat kreditnya juga tumbuh dari 8 persen sekarang sudah hampir 11 persen data terakhir. Belum penuh satu bulan kan, ini sinyal positif. Artinya kira-kira stimulus saya akan jalan di ekonomi. Jadi saya positif Kuartal IV ekonomi akan tumbuh mungkin di atas 5,5 persen," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menyatakan penempatan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 55 triliun sudah terserap 63 persen. Fokus pada penyaluran ke industri padat karya berorientasi ekspor, sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, serta menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga termasuk di dalamnya. Membantu jutaan pelaku usaha agar terus tumbuh, naik kelas, dan menjadi penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit dari dana injeksi pemerintah sudah mencapai Rp 34,5 triliun.

"Dengan prioritas pada sektor dan industri padat karya serta UMKM yang terbukti mampu menjadi penopang kehidupan ekonomi keluarga di berbagai wilayah Indonesia," jelas Novita, Senin (6/10).