Kemenko PM Uji Publik 'Berdaya Berusaha' di Bandung, Dorong Kolaborasi untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Uji Publik program 'Berdaya Berusaha' di Bandung Creative Hub, Senin (25/8). Agenda ini menjadi langkah awal pemerintah merancang kebijakan pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif bersama pelaku usaha, akademisi, dan komunitas.

Uji publik tersebut tidak sekadar formalitas, melainkan ruang bagi praktisi di lapangan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap desain program. 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pendekatan baru ini menandai pergeseran cara kerja pemerintah.

"Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan hanya ketika dokumen sudah final. Inilah esensi dari pemerintahan kolaboratif yang diusung Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar," ujarnya.

Puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah hadir dalam forum tersebut. Diskusi dibagi dalam beberapa sesi breakout berdasarkan subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, hingga game.

Leontinus menambahkan, pola kerja kolaboratif ini membawa semangat dunia swasta ke dalam birokrasi. "Di sektor swasta, kita terbiasa mendengar suara konsumen. Dalam pemerintahan, konsumen kita adalah publik," katanya.

Program 'Berdaya Berusaha' sendiri dirancang untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif melalui solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Fokus intervensinya mencakup enam aspek utama: akses bahan baku, optimalisasi produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pemilihan Bandung sebagai lokasi uji publik dinilai tepat karena kota ini dikenal sebagai pusat kreativitas. "Masukan dari praktisi di Bandung, mulai dari komunitas kreatif hingga CEO startup, akan menjadi fondasi menyempurnakan program sebelum diluncurkan secara nasional," kata Leontinus.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berharap program tidak lagi lahir dari menara gading, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.