Mengintip Fakta-fakta Kondisi Ekonomi Indonesia Era Prabowo, dari Utang Luar Negeri hingga Angka Kemiskinan, Adakah Perbaikan?

Selama tujuh bulan pemerintahan, Prabowo Subianto telah melalui beragam dinamika perekonomian dalam negeri. Mulai dari sebanyak enam kali laporan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, satu kali laporan angka pengangguran dan kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Untuk diketahui, laporan inflasi di Indonesia diumumkan setiap tanggal 1 tiap bulannya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diumumkan BPS setiap tanggal 5 setiap tiga bulanan atau kuartalan, angka kemiskinan terakhir diumumkan pada September 2024 jelang pelantikan Prabowo. 

Serta angka pengangguran per Februari 2025 yang baru saja diumumkan pada awal Mei dan utang luar negeri (ULN) yang sudah diumumkan sebanyak dua kali oleh Bank Indonesia (BI).

Lantas, bagaimana kondisi perekonomian pada era Prabowo, mulai dari utang luar negeri, inflasi, angka pengangguran, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi? Berikut ini selengkapnya. 

1. Utang Luar Negeri era Prabowo 

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2025 terjaga dengan posisi tercatat sebesar USD 430,4 miliar atau Rp 7.177 triliun (kurs Rp 16.536 per dolar AS). Secara tahunan, utang luar negeri ini tumbuh sebesar 6,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2024 sebesar 4,3 persen. 

BI menyebut, perkembangan posisi ULN per kuartal I 2025 bersumber dari sektor publik. Karena posisi ULN pemerintah sendiri pada kuartal I 2025  sebesar USD 206,9 miliar.

ULN pemerintah tersebut tumbuh sebesar 7,6 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada kuartal IV 2024.