Ciptakan Ekosistem Usaha Berkelanjutan, Kementerian UMKM Beri Literasi Usaha Untuk Nasabah

JawaPos.com - Kementerian UMKM berupaya menciptakan usaha berdaya dan berkelanjutan. Kementerian menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam meningkatkan literasi usaha dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro di Indonesia.

PNM dengan Kementerian UMKM menyerahkan sebanyak 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pengusaha UMKM di Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), PNM tidak hanya memfasilitasi perizinan usaha bagi nasabahnya tetapi juga memberikan pelatihan literasi usaha dan pendampingan yang berfokus pada legalitas bisnis serta strategi pengembangan usaha.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum usaha, akses permodalan, dan strategi bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam mendorong kegiatan usaha UMKM untuk tumbuh pada Ramadan 2025.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pentingnya kolaborasi antara PNM dan Kementerian dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Total sertifikasi perizinan yang diserahkan dalam kegiatan ini mencapai 9.402 sertifikat, termasuk 1.000 NIB yang diterbitkan melalui koordinasi dengan PNM. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung UMKM dengan memberikan 300 sertifikasi halal bagi pengusaha kecil.

“Total per hari ini ada kurang lebih 9.402 penyerahan sertifikasi perizinan dan lain sebagainya. Dari jumlah itu, NIB sebanyak kurang lebih 1.000 berkat koordinasi kita dengan PNM. Selain itu, dari Bank Indonesia ada 300 sertifikasi halal,” ujar Maman, Kamis (13/3).

Sementara, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa secara nasional, pihaknya telah memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Menurutnya, legalitas usaha bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

“Hingga saat ini kami telah memfasilitasi sekitar 2.2 juta nasabah dalam mendapatkan NIB. Legalitas usaha menjadi modal dasar mereka untuk bertransaksi dengan pihak lain, termasuk mendapatkan akses pendanaan atau pembiayaan,” kata Arief.