Pelarangan Ekspor Migor Diharapkan Stabilkan Harga dan Stok Melimpah

JawaPos.com - Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh Pemerintah dinilai harus disikapi secara positif. Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menyatakan, keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menahan ekspor minyak goreng disaat harga internasional sedang tinggi, semata hanya memprioritaskan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri.

"Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa, karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang per September 2021," kata pria yang akrab disapa Awiek, Minggu (24/4).

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini mengungkapkan, tingginya permintaan minyak goreng, baik kemasan maupun curah saat Ramadan tidak diimbangi dengan kenaikan sisi pasokan bahan baku minyak goreng. Karena itu memerlukan langkah yang extraordinary.

Menurut Awiek, tanpa adanya langkah kongkret dari pemerintah dalam mendorong pasokan bahan baku minyak goreng, berakibat pada terjadinya antrean panjang masyarakat. Bahkan, para pelaku usaha kecil juga turut berebut minyak goreng curah.

"Bayangkan untuk membeli minyak curah perlu menunjukkan KTP kepada petugas agar tidak terjadi pembelian ganda. Sementara harga minyak goreng kemasan yang dilepas ke mekanisme pasar terlalu jauh disparitas harganya," ucap Awiek.

Awiek mengungkapkan, berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan selama masa Ramadan kenaikan permintaan minyak goreng sebesar 47 persen lebih tinggi dibanding waktu normal. Karena itu, Awiek mengungkapkan Pemerintah segera mengantisipasi lonjakan kebutuhan minyak goreng bagi industri makanan dan minuman, serta pelaku usaha kuliner seperti warung makan pascaa lebaran perlu segera diantisipasi.

"Sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di luar rumah, permintaan makanan akan terus meningkat. Meski ada devisa ekspor yang hilang, mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dan menjaga stabilitas harga jauh lebih mendesak untuk jangka pendek," tegas Awiek.

Awiek menyebut, dalam rangka mempertegas pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, pemerintah juga perlu untuk melakukan pengawasan ketat dari produsen sampai distributor akhir. Idealnya ketika pasokan berlimpah, harga minyak goreng di retail juga ikut menurun.

"Kami mendukung langkah satgas gabungan untuk pengawasan minyak goreng menindak tegas seluruh pemain yang mencoba menahan stok atau mengambil marjin terlalu tinggi," harap Awiek.

Sebelumnya, Presiden Joko Jokowi secara tegas memutuskan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng. Pelarangan ini akan berlaku sejak Kamis (28/4) mendatang.

"Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan," ucap Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4).

Keputusan ini ditempuh Jokowi usai melakukan rapat bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, terkait kebutuhan pokok rakyat utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Kepala negara menegaskan, akan memantau langsung dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal ini semata dilakukan untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng dalam negeri.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," pungkas Jokowi.