Apindo Berharap Buruh Utamakan Negosiasi, Kurangi Aksi Demonstrasi

JawaPos.com - Belakangan organisasi buruh beberapa kali menggelar aksi demonstrasi. Isu yang diusung beragam. Seperti kenaikan upah sampai penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap para buruh atau organisasi buruh mengurangi aksi demonstrasi.

Seruan supaya para buruh dan organisasi buruh mengurangi kegiatan demonstrasi itu disampaikan langsung Ketua Apindo Anton J. Supit. "Kurangi demo-demo itu, mari kita bicarakan setiap masalah dengan negosiasi," katanya saat memberikan sambutan pada Rakernas I KSPSI, di Jakarta pada Jumat (24/2).

Pada kesempatan itu Anton menuturkan, mereka mengajak kalangan buruh atau serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi. Selain itu juga memperkuat kolaborasi dengan perusahaan maupun asosiasi perusahaan.

Lebih lanjut Anton mengapresiasi kesediaan M. Jumhur Hidayat memimpin serikat pekerja. "Tidak ada orang yang memiliki kompetensi mau memimpin serikat pekerja," kata Anton.

Sebagai Ketua Umum Apindo, dia berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI. "Mari kita berjuang agar hukum perburuhan industrialisasi lebih sehat dan adil," ucap Anton.

Anton menegaskan, Apindo tidak keberatan merundingkan masalah upah. Namun ia juga mengingatkan hampir separo penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS.

Untuk itu, Anton Supit mengajak KSPSI meningkatkan aksi-aksi patriotisme. Termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya percaya Pak Jumhur Hidayat bisa membawa kemitraan hubungan indistrialisasi yang harmonis," kata Anton Supit.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyampaikan menurunnya proyeksi ekonomi global pada 2023 ini. Yaitu dari 3,5 persen menjadi 2,9 persen.

Kondisi ini tentunya memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi. Namun diakui Ketua Umum Kadin tantangan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri.

Untuk itu, lanjut dia, perlu diperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara seluruh stakeholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah. "Kadin ajak KSPSI untuk terus meningkatkan kolaboratif dan solidaritas buruh dan pengusaha," tegas Arsyad dalam pidato yang disampaikan secara virtual.

Pada forum tahunan itu, Jumhur Hidayat mengatakan banyak agenda yang harus diselesaikan serikat pekerja. Ia menunjuk fenomena ojek online yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memproduksi ratusan triliun rupiah.

"Harusnya Omnibus masukkan itu," kata Jumhur.

Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas itu menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan.