Mendag: Distribusi (Migor) di Jatim, Sumut, dan Jakarta Tidak Beres

JawaPos.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pihaknya tak ingin main-main dalam mengungkap dugaan mafia minyak goreng.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR Sabtu (19/3), Lutfi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan seluruh data dugaan mafia penimbun minyak goreng kepada kepolisian. ”Saya serahkan itu kepada polisi. Biar merekalah yang memutuskan proses hukumnya,” ujarnya.

Berdasar data yang dimiliki Kemendag, ada tiga wilayah yang distribusi minyak gorengnya berlimpah. Yakni, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta. Tapi, minyak goreng di tiga wilayah itu malah susah didapat. Melihat hal itu, Mendag menilai ada yang tidak beres.

”Di Medan (didistribusikan, Red) 25 juta liter minyak goreng. Jumlah rakyat Medan menurut BPS 2,5 juta orang. Jadi, menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Saya pergi ke pasar dan supermarket Kota Medan, tidak ada minyak goreng,” ujar Mendag.

Menurut Lutfi, hal yang sama terjadi di Jawa Timur yang sudah mendapat distribusi 91 juta liter dan Jakarta yang mencapai 85 juta liter. Mendag mengklaim, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah dalam menangani mafia minyak goreng. Bersama kepolisian, Kemendag melakukan penyisiran dan pendalaman bukti-bukti.

Lutfi sempat menyebut oknum atau calon tersangka terduga mafia minyak goreng akan diumumkan hari ini (21/3). ”Saya belum mau menyebut namanya karena ini asas praduga tidak bersalah, tapi kami sudah temukan sekarang. Pihak Polri lewat Kabareskrim sudah mulai periksa,” ungkapnya.

Sentil Nasionalisme Mendag

Anggota Komisi III DPR Bambang Dwi Hartono menyentil Mendag Muhammad Lutfi dan pelaku usaha terkait kelangkaan migor. Menurut Bambang, rasa nasionalisme Mendag dan pelaku usaha migor patut dipertanyakan. Sentilan tersebut dilontarkan Bambang D.H. di hadapan ratusan warga milenial Surabaya di sela-sela acara sosialisasi Empat Pilar MPR kemarin (20/3).

”Melihat kenyataan di lapangan, pengusaha dan menteri perdagangan tidak berlebihan bila disebut membutakan diri dari kesulitan rakyat. Kebijakannya dari awal tidak memberikan jalan keluar yang solutif. Malah membebani masyarakat,” ujar Bambang.

Mantan wali kota Surabaya dua periode itu mengatakan, saat harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan, migor malah hilang di pasaran. Kemudian, kebijakan diubah dengan menyerahkan harga ke mekanisme pasar.

”Mengejutkan sekaligus membuat trenyuh, stok migor langsung memenuhi rak-rak supermarket dan pasar. Tapi, harganya mahal banget. Nah, katanya langka karena terkendala CPO sehingga produksi tersendat? Lha kok setelah harga tidak ditentukan, naik jadi mahal, banyak lagi stoknya?” katanya.

Bambang mempertanyakan nasionalisme para produsen dan distributor migor yang tega menahan pasokan dan tidak segera mendistribusikannya. ”Padahal, masyarakat teriak-teriak tiap hari,” katanya.