DPR Minta Ombudsman Buktikan Kebijakan Impor Beras Ada Maladministrasi

JawaPos.com -Keputusan Kementerian Perdagangan melakukan impor beras terus menuai pro dan kontrak. Keputusan impor semakin tidak kredibel saat Ombudsman mencium adanya gejala maladiministrasi dari keputusan impor beras.

Terkait dugaan Ombudsman ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso meminta agar itu bisa dibuktikan ke depannya.

"Ombudsman punya wewenang dan Menteri Perdagangan (Mendag) sudah menjawab tidak akan terjadi maladministrasi. Saya pikir biarkan mekanisme itu berjalan dan dibuktikan," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (22/01).

Menurutnya, pelaksana impor yang sebelumnya dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), kini telah kembali ke Bulog.

"Kan sudah dibatalkan. Ketika Komisi VI pertanyakan, itu sudah dibatalkan. Jadi sekarang ketika bicara importir, itu Bulog dan kita harap bulog transparan. Yang jelas, impor ini bisa menurunkan harga, " lanjutnya.

Bowo menjelaskan dari impor beras ini, Komisi VI akan membentuk tim untuk mengawas impor beras yang dilakukan ini. Tim ini nantinya akan memonitoring berapa harga beras yg dibeli dari Vietnam dan Thailand.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Bulog diharapkan dapat menyerap gabah petani saat musim panen. Mengenai kendala petani yang tidak memiliki mesin penggilingan dan dryer, Bowo mengatakan hal ini akan dikoordinasikan dengan para petani.

"Kebutuhan beras tidak bisa ditunda. Musim panen saat Maret nanti tapi musim hujan, maka petani tidak bisa melakukan pengeringan gabahnya. Yang jelas, pemerintah memang menyadari bahwa petani yang tidak memiliki mesin penggilingan dan pengeringan itu memang menjadi kendala kita. Namun, salah satu konsep kita adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan petani saat panen raya nanti," tutupnya.