Kebijakan Rencana Impor 1 Juta Ton Beras Disoal PSI

JawaPos.com - Kebijakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mengimpor sejuta ton beras mendapat sorotan. Pasalnya, dalam waktu dekat para petani akan panen raya. Hal itu diperkirakan membuat harga beras dari petani jadi anjlok.

Menurut Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kokok Dirgantoro, seharusnya kebijakan impor beras dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November. Sampai Juni, stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei," ungkap Kokok Dirgantoro dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/3). Jika tetap melakukan impor, kata Kokok, sejatinya dilakukan pada Juni hingga Agustus atau Desember sampai Januari.

Kokok menuturkan sejumlah fakta dengan rencana terjadi impor beras. Pertama, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa menurun. Saat ini sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram. Angka itu merosot cukup dibanding waktu sebelumnya Rp 4.800 per kilogram pada September 2020.

"Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah," kata Kokok.

Fakta lainnya, imbuhnya, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang. Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.

“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya?" tegasnya.

Baca juga: Impor Beras 1 Juta Ton, Mendag: Ini Strategi, Bukan Hancurkan Petani

Dia menegaskan bahwa Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut. “Selain data, perlu juga dicek terutama impor saat ini. Apa dasarnya, importirnya siapa, beli di harga berapa. Jangan ada kesan hanya dijawab diplomatis, sementara banyak kecurigaan terjadi perburuan rente. Lebih baik transparan daripada di ujung nanti terbelit dugaan korupsi. Kalau perlu minta KPK buat mendampingi,” lanjut Kokok.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar sejuta ton pada awal tahun ini. Di sisi lain, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://youtu.be/sMBzVVxgWY4