Komisi I DPR Sebut Kesalahan Data Google Bisa Berakibat Fatal, Picu Kepanikan Pasar dan Ganggu Stabilitas Ekonomi Nasional

JawaPos.com – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya akurasi dan ketelitian dalam penyajian informasi ekonomi di ranah digital.

Pernyataan ini disampaikan merespons ketidakakuratan nilai tukar Rupiah (IDR) yang ditampilkan dalam hasil pencarian Google Search, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat dan pelaku usaha.

Pasalnya, Google Search menampilkan nilai dolar Amerika Serikat (USD) Rp 8.170,65 per 1 USD, pada Sabtu (1/2). Hal ini dinilai akan berdampak serius pada kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. 

"Kesalahan seperti ini bukan sekadar kekeliruan teknis. Tetapi bisa memicu kepanikan pasar, mengganggu kebijakan ekonomi pemerintah, serta memengaruhi keputusan pelaku usaha dan investor,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (3/2).

Sukamta mempertanyakan apakah ketidakakuratan ini murni kesalahan teknis atau ada motif tertentu di baliknya.

“Apakah Google mulai berpolitik? Apakah ini bagian dari dinamika global yang pernah kita saksikan sebelumnya, seperti bagaimana George Soros memainkan peran dalam krisis ekonomi Asia tahun 1998?” tanya politikus fraksi PKS ini.

Ia pun menyoroti, dalam era digital, raksasa teknologi memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik dan stabilitas ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu, ia mendesak Google untuk bersikap lebih transparan dalam menentukan sumber data yang digunakan, terutama terkait informasi ekonomi yang sensitif.

“Google harus terbuka dalam menjelaskan dari mana mereka mendapatkan data nilai tukar ini. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang ikut bermain dalam pengelolaan informasi publik, apalagi jika itu bisa berdampak pada perekonomian negara,” ujar Sukamta.

Sukamta menekankan, kesalahan ini harus segera diperbaiki dengan langkah-langkah yang lebih konkret.

Ia meminta Google meningkatkan kerja sama dengan institusi resmi seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan data yang disajikan akurat dan dapat dipercaya.

“Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi ke sumber resmi, seperti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan," ujar Sukamta.

“Google memiliki tanggung jawab besar sebagai penyedia informasi global. Mereka harus memastikan bahwa data ekonomi yang ditampilkan bersumber dari lembaga yang kredibel dan terverifikasi, agar tidak menyesatkan publik,” jelasnya.

Ia juga mengajak pemerintah untuk lebih aktif dalam mengawasi penyebaran informasi ekonomi di platform digital.

“Regulasi yang lebih ketat diperlukan agar perusahaan teknologi global tidak seenaknya menyebarkan data yang bisa berdampak negatif bagi kestabilan ekonomi nasional,” imbuhnya.