Pemerintah Usulkan Instrumen SPN 3 Bulan Diganti SBN 5 Tahun/10 Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)

JawaPos.com - Dalam dokumen awal KEM PPKF 2021, pemerintah mengusulkan Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro, menggantikan SPN 3 Bulan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, selama ini suku bunga SPN 3 Bulan yang digunakan sebagai instrumen, memang sangat kecil relevansinya dalam penghitungan APBN.

"Dalam postus APBN, yang lebih menentukan adalah SBN yang punya tenor 10 tahun. Ini juga komparasi antarnegara lebih sama, atau menggunakan instrumen sama, yaitu SBN tenor 10 tahun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Adapun tingkat suku bunga yang diusulkan saat dokumen KEM PPKF itu disusun, pada Maret-April, yakni 6,67 persen hingga 9,56 persen. "Karena kami susunnya pada situasi volatilitas market sangat tinggi, sehingga upper end-nya sangat tinggi di 9,56 persen," kata Sri Mulyani.

Dalam asesmen terbaru, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan dua opsi pengganti SPN 3 Bulan. Pertama yaitu SBN 10 Tahun. Kedua yaitu SBN 5 Tahun.

"Sehingga dalam pembahasan hari ini, kami mengusulkan ke Komisi XI range untuk KEM PPKF diturunkan," ungkap Sri Mulyani.

Kalau yang dipilih adalah opsi SBN 10 Tahun, maka angka yang diusulkan yaitu 6,29 persen hingga 8,29 persen. "Lebih rendah baik untuk lower maupun upper end-nya," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Revisi proyeksi suku bunga SBN 10 Tahun itu dilakukan dengan melihat perkembangan SBN yang beberapa pekan ini diterbitkan pemerintah. Sri Mulyani mengklaim, penerbitan SBN 10 Tahun menunjukkan perbaikan signifikan dengan sentimen market yang lebih positif.

Sementara itu, jika yang dipilih adalah opsi SBN 5 Tahun, maka angka yang diusulkan yaitu di kisaran 5,88 persen hingga 7,88 persen. "Dua surat berharga ini (SBN 10 Tahun dan SBN 5 Tahun) sangat mempengaruhi postur belanja suku bunga kita, karena lebih menjelaskan lebih dari 10 persen dari total outstanding domestik kita," tukas Sri Mulyani.