Pemerintah dan Pengusaha Bahas Grand Desain Sistem Logistik Nasional

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pelaku usaha di bidang logistik melakukan rapat bersama. Keduanya melakukan pembahasan terkait tantangan dunia logistik saat ini.

Dari pembahasan itu, nantinya akan dijadikan landasan penyusunan grand design sistem logistik nasional. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, grand design ini nantinya tidak hanya mengoptimalkan pembangunan inirastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi industri 4.0. Harapannya, kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan.

“Selama ini pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi,” ujarnya di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Rabu (5/2), 

Darmin mengungkapkan, upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan pembangunan otomotif center. 

Untuk itu, dirinya meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. "Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," tegasnya. 

Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik. 

Pengembangan sistem logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni Komoditi Utama, Infrastruktur Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pelaku Penyedia Jasa Logistik dan Harmonisasi Regulasi. 

Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan di masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp 159 trilliun telah dibangun oleh pemerintah, meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit iistrik, dan rel kereta api. 

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan system Online Single Submission (OSS). Saat ini 088 mampu melayani 1.000 pendaftar dan menerbitkan lebih dari 850 izin usaha setiap harinya. 

Pembangunan infrastruktur ini lantas berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik, terlihat dari meningkatnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada 2016 menjadi urutan 46 pada 2018. 

Namun memang posisi ini masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya, seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). “Walaupun kita berhasil membuat loncatan ke peringkat 46, kita perlu berjuang betul agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya,” ungkapnya.